Mahkamah Agung AS akan memutuskan apakah pemerintahan Trump berhak mengakhiri program yang disebut DACA, yang melindungi imigran muda ini, yang disebut dreamers, dari ancaman deportasi. Bagi mayoritas imigran muda illegal ini, Amerika adalah satu-satunya tempat yang mereka kenal, dan mereka kini melancarkan protes akibat ancaman kehilangan status perlindungan ini.
Pemrotes berkumpul di luar Gedung Mahkamah Agung Amerika ketika berlangsung sidang dengar pendapat. Mereka menyerukan para Hakim Agung agar menyatakan keputusan Presiden Trump untuk mengakhiri DACA sebagai illegal.
Cirenio Cervantes, kelahiran Meksiko, seorang mahasiswa kedokteran, adalah salah satu di antaranya.
“Ketika presiden menghentikan DACA, semua impian saya berantakan. Saya bekerja keras selama hidup saya, dan ketika presiden mengakhiri DACA, dia pada dasarnya memberitahu saya, masa depan saya tidak eksis lagi,” kata Cervantes.
Kelompok hak-hak imigran mengatakan, mereka berjuang untuk kebenaran, apapun keputusan Mahkamah ini.
Hakim konservatif di dalam lembaga tinggi ini diantisipasi akan membatalkan seluruh program ini berdasarkan anggapan ini dikembangkan secara illegal, sejalan dengan alasan pemerintahan Trump. Tetapi penentangnya, termasuk Microsoft dan Princeton University, hendak memfokuskan perhatian pada pentingnya melindungi anak-anak muda ini.
Brad Smith dari Microsoft mengatakan, "Ini penting untuk Microsoft untuk alasan yang sama untuk perusahaan lain tidak terhitung banyaknya di seluruh negara. Kami bergantung pada orang-orang ini. Kami bergantung pada Dreamers. Kini Microsoft punya 66 dreamers sebagai karyawan, dan mereka melakukan pekerjaan yang penting untuk kami."
Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa Kongres-lah, dan bukan pengadilan atau presiden yang harus menentukan nasib dari program DACA.
Elizabeth Slattery dari Heritage Foundation mengatakan, "Ketika dilaksanakan pertama kali pada 2012, Presiden Obama mengakui bahwa ini merupakan langkah darurat, ini bukan program yang akan berlangsung terus, dan dilakukan untuk memberi Kongres lebih banyak waktu untuk memutuskan bagaimana menanggapi masalah kependudukan ini.”
Pemerintahan Trump pertama mengumumkan rencananya untuk mengakhiri DACA pada September 2017. Rencana ini diblokir oleh beberapa hakim pada tingkatan federal dan naik banding. Sejak itu, Kejaksaan Amerika telah berusaha untuk mengajukan kasus ini ke Mahkamah Agung, tetapi sejauh ini belum berhasil. (jm/ii)
