Setelah kebuntuan terlama, yakni 35 hari, terkait pendanaan pembangunan tembok perbatasan Amerika-Meksiko yang mengakibatkan penutupan sebagian kantor federal awal tahun ini, Partai Demokrat di Kongres kini mengajukan proposal mereka sendiri untuk mengatasi masalah dalam sistem imigrasi di Amerika.
DPR Amerika yang dikuasai oleh Partai Demokrat minggu depan akan mulai membuat rancangan undang-undang untuk melindungi ratusan ribu imigran yang secara hukum kini nasibnya tidak menentu karena kebijakan pemerintahan Trump.
Selama tiga bulan, perdebatan tentang penghalang di perbatasan selatan Amerika membuat Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa menetapkan agendanya sendiri mengenai imigrasi. Kini, keadaan itu berubah.
Anggota DPR Joaquin Castro dari Partai Demokrat mengatakan, "Sangat penting bagi kita untuk meloloskan undang-undang yang akan membuka pintu peluang bagi ratusan ribu pemegang DACA, TPS, dan DED yang menganggap negara kita sebagai rumah mereka. Kita harus mendukung nilai-nilai Amerika.”
Penundaan penegakan hukum yang dikenal sebagai DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) diberikan kepada imigran ilegal yang dibawa masuk ke Amerika semasa masih kanak-kanak, sementara TPS (Temporary Protected Status) adalah imigran tidak berdokumen yang mendapat perlindungan sementara, dan DED (Deferred Enforced Departure) adalah imigran tidak berdokumen yang mendapat penundaan keharusan meninggalkan Amerika.
Ratusan ribu imigran tidak berdokumen masuk ke Amerika ketika masih kanak-kanak atau sebagai pengungsi yang melarikan diri dari perang dan bencana alam. Mereka selama ini dilindungi oleh program-program tersebut yang dalam pemerintahan Trump telah dihentikan atau dibatasi.
Anggota DPR Zoe Lofgren dari Partai menjelaskan, “Ini bukan hanya soal trauma orang-orang yang dilindungi. Ini tentang trauma bagi negara kita. Mengapa kita menginginkan orang-orang ini, termasuk seorang cendekiawan Rhodes Scholar, meninggalkan negara kita? Mengapa kita menghendaki seorang mahasiswa kedokteran yang akan memberikan layanan medis yang kita perlukan, meninggalkan Amerika?."
Fraksi Demokrat di DPR Amerika akan mulai bekerja minggu depan untuk menggodok rancangan undang-undang yang melindungi kelompok-kelompok imigran tersebut. Tetapi upaya mereka itu akan sia-sia tanpa reformasi imigrasi yang lebih luas, kata para anggtota DPR dari Partai Republik.
Anggota DPR Dough Collins dari Partai Republik menerangkan, “Setiap RUU yang memberikan legalisasi massal dan menghindari tindakan penegakan hukum yang nyata akan ditentang oleh Partai Republik.”
Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika yang membawahi urusan imigrasi mengatakan di depan Kongres bahwa pemberian kewarganegaraan kepada imigran ilegal akan membantu melanggengkan imigrasi ilegal.
Kirstjen Nielsen, Menteri Keamanan Dalam Negeri, menambahkan, “Saya tidak akan mendukung hal-hal yang akan melanjutkan krisis yang kita alami di perbatasan yang hanya akan menjadi daya tarik.”
Undang-undang seperti yang diinginkan oleh Partai Demokrat itu tidak mungkin bisa lolos di Senat yang dikuasai oleh Partai Republik, sementara upaya di DPR untuk melindungi imigran tidak berdokumen itu dapat menarik dukungan dari kedua partai untuk sampai pada jalur menuju kewarganegaraan Amerika. [kg/lt]
