Mahkamah Agung Amerika untuk pertama kalinya telah memutuskan bahwa perusahaan berhak menolak menyediakan kontrasepsi darurat bagi para pekerja perempuan kalau hal itu bertentangan dengan keyakinan mereka.
Keputusan pengadilan tertinggi Amerika hari Senin (30/6) itu menantang salah satu bagian undang-undang layanan kesehatan yang diterapkan empat tahun terakhir ini yang mengharuskan pengusaha menyediakan alat kontrasepsi bagi pekerja perempuan.
Dalam putusan 5 banding 4 itu, Mahkamah Agung Amerika mengatakan dua perusahaan yang dimiliki kelompok konservatif Kristen yang menentang aborsi, bisa menolak biaya kontrasepsi darurat, setelah terjadinya pembuahan. Pemilik jaringan toko kerajinan “Hobby Lobby” dan pembuat mebel Conestoga Wood Specialties melihat kontrasepsi darurat semacam itu merupakan bentuk aborsi.
Opini mayoritas Mahmakah Agung mengatakan putusan ini bukan untuk menyatakan bahwa keyakinan agama pemilik usaha “salah atau tidak beralasan”.
Keputusan itu hanya mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh hanya beberapa orang saja, di mana tidak ada perbedaan berarti antara bidang usaha dan pemilik usahanya.
Gedung Putih mengatakan keputusan itu membahayakan layanan kesehatan bagi perempuan dan bahwa perempuan – bukan majikan – yang seharusnya mengambil keputusan soal kontrasepsi.
Keputusan itu bisa membuka jalur bagi pengusaha lain untuk mengajukan gugatan hukum terhadap undang-undang layanan kesehatan yang digagas oleh Presiden Barack Obama dan di Amerika dikenal sebagai “Obamacare”.
Sebagian besar pengusaha di Amerika membayar biaya kontrasepsi para pekerja perempuan, tetapi beberapa pengusaha bisa menggunakan alasan keagamaan untuk menolak biaya transfusi darah, vaksinasi dan beberapa jenis layanan kesehatan lainnya.
