Mahkamah Agung India, Kamis (24/8), memutuskan bahwa warga negara India memiliki hak privasi yang dilindungi konstitusi.
Keputusan panel sembilan hakim dengan suara bulat itu muncul sebagai tanggapan atas gugatan hukum yang mempersoalkan program identifikasi biometrik pemerintah yang menuntut orang-orang untuk mendaftarkan sidik jari dan menjalani pemindaian mata.
Lebih dari satu miliar warga India telah mendaftarkan diri pada program itu, yang dirancang untuk merampingkan layanan pemerintah dan menghapus penipuan. Namun kemudian muncul kekhawatiran mengenai keamanan data. Apalagi kartu identitas itu kini semakin diharuskan sebagai syarat untuk memperoleh berbagai layanan, termasuk membuka akun bank.
Pemerintah India berargumentasi bahwa konstitusi India tidak menjamin hak privasi individu.
Mahkamah menolak argumentasi itu dan mengatakan dalam keputusannya bahwa konstusi India melindungi hak privasi sebagai bagian penting hak untuk hidup dan kebebasan pribadi. [ab/uh]
