Sebuah pengadilan Thailand telah menolak untuk membuat putusan mengenai legalitas pemilihan parlemen baru-baru ini di negara itu, yang merupakan pukulan terhadap oposisi yang mengatakan pemungutan suara itu ilegal.
Mahkamah Konstitusi, mengatakan hari Rabu (12/2), tidak ada alasan yang cukup untuk mempertimbangkan tantangan Partai Demokrat terhadap pemilu tanggal 2 Februari itu.
Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan Partai Pheu Thai hampir merasa yakin telah memenangkan pemilu tersebut, berkat boikot oleh Demokrat yang beroposisi.
Tapi hasil resmi belum akan diumumkan sampai setelah putaran berikutnya pemilu pada bulan April untuk daerah di mana demonstran anti-pemerintah mengganggu pemungutan suara.
Yingluck menyerukan pemilu dini untuk membantu mengatasi demonstrasi beberapa minggu oleh pihak oposisi, yang mengatakan pemerintahnya sangat korup.
Mahkamah Konstitusi, mengatakan hari Rabu (12/2), tidak ada alasan yang cukup untuk mempertimbangkan tantangan Partai Demokrat terhadap pemilu tanggal 2 Februari itu.
Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan Partai Pheu Thai hampir merasa yakin telah memenangkan pemilu tersebut, berkat boikot oleh Demokrat yang beroposisi.
Tapi hasil resmi belum akan diumumkan sampai setelah putaran berikutnya pemilu pada bulan April untuk daerah di mana demonstran anti-pemerintah mengganggu pemungutan suara.
Yingluck menyerukan pemilu dini untuk membantu mengatasi demonstrasi beberapa minggu oleh pihak oposisi, yang mengatakan pemerintahnya sangat korup.
