Burundi terperosok ke krisis politik setelah Pierre Nkurunziza memenangkan masa jabatan ketiga sebagai presiden, yang disebut banyak kalangan tidak konstitusional. Sejak mengumumkan pencalonannya pada April 2015, protes di sertai kekerasan di jalan-jalan, penghilangan paksa, dan pembunuhan, telah mengakibatkan ratusan orang tewas dan lebih dari 200 ribu orang meninggalkan negara itu.
PBB memulai penyelidikan tingkat tinggi mengenai pelanggaran HAM di Burundi dua pekan silam. Hari Senin, Burundi melarang tiga investigator PBB memasuki negara itu setelah dilansirnya laporan yang memperingatkan tentang kemungkinan “kejahatan melawan kemanusiaan” dan risiko genosida di negara itu.
Mosi untuk meninggalkan ICC kini berpindah ke Senat, yang juga didominasi partai berkuasa, dan kemudian ke presiden, sebelum dapat resmi diberlakukan. Namun setelah itupun, pemerintah harus menulis surat kepada Sekjen PBB untuk menjelaskan niatnya keluar dari ICC, dan penarikan itu baru akan berlaku setahun setelah surat itu diterima.
Belum ada negara yang meninggalkan ICC yang berbasis di Den Haag itu, meskipun negara-negara Afrika semakin menunjukkan ketidakpuasan terhadap lembaga tersebut yang disebutnya secara tidak seimbang menarget pemerintah negara-negara Afrika. Dari enam kasus yang sedang diperiksa atau akan segera digelar di ICC, hanya warga Afrikalah yang telah dikenai tuduhan. [uh]
