Rekam HAM Burundi sedang diteliti Dewan HAM PBB biarpun pemerintah Burundi keberatan dan marah. Dewan HAM PBB mengatakan sangat prihatin dengan meningkatnya pelanggaran HAM di Burundi sejak krisis politik tahun lalu.
Dewan HAM ingin pelanggaran-pelanggaran itu dihentikan karena khawatir konflik etnis bisa membawa dampak yang menghancurkan bagi seluruh Afrika tengah.
PBB dan pemerintah Burundi punya pandangan-pandangan yang sangat bertentangan mengenai apa yang terjadi di negara itu, setahun setelah Presiden Pierre Nkurunziza terpilih pada apa yang dikatakan pengecamnya, masa jabatan ketiga yang tidak konstitusional.
Sementara pemerintah Burundi menuduh PBB melakukan kampanye pemutar balikan fakta, Komisaris Tinggi HAM PBB, Zeid Ra'ad Al Hussein menyampaikan keprihatinan mendalam mengenai kenyataan sebenarnya.
Dalam sebuah laporan baru yang diserahkan kepada Dewan HAM PBB, Zeid menuduh agen-agen pemerintah Burundi atau milisi yang terkait melakukan pembunuhan, penghilangan dan penangkapan sewenang-wenang. Ia mengatakan prihatin dengan kemungkinan peningkatan kekerasan etnis.
“Dalam enam minggu terakhir sejumlah bekas anggota pasukan militer Burundi yang sudah dibubarkan atau bekas FAB telah dibunuh mungkin karena etnis Tutsi mereka,” kata Zeid.
“Di Burundi selatan, saya juga diberitahu mengenai pidato anggota kelompok Imbonerakure yang menghasut kekerasan terhadap lawan-lawan politik dengan penekanan etnis yang kuat,” ungkapnya. [my/al]
