Langkah Presiden Venezuela Nicolas Maduro semakin dekat untuk menggunakan kewenangan baru yang akan memungkinkannya menghindari sanksi AS.
Majelis Konstituen Nasional yang propemerintah menyetujui sebuah RUU antiblokade Kamis (8/10) yang memungkinkan Maduro menandatangani kesepakatan minyak baru dengan perusahaan swasta dan negara-negara asing tanpa harus mengungkapkannya kepada publik.
Maduro membentuk majelis itu, badan yang sejajar dengan cabang legislatif, untuk menghindari Kongres yang dikuasai oposisi.
Dewan Negara kini diperkirakan akan meminta putusan dari Mahkamah Agung tentang kesesuaian UU Antiblokade itu dengan konstistusi. Jika dinyatakan lolos, UU ini akan memperbolehkan perubahan kepemilikan usaha patungan antara perusahaan minyak negara PDVSA dan perusahaan swasta.
Dengan pemerintahannya yang menghadapi kesulitan keuangan yang parah karena kurangnya produksi minyak dan pembatasan ekspor minyak mentah di bawah sanksi-sanksi, Maduro telah lama berupaya mengendalikan pengoperasian perusahaan minyak. [lj/uh]
