Badan legislatif Vietnam, Majelis Nasional, memilih dua tokoh politik yang bersaing untuk mengisi dua posisi utama. Salah satunya adalah Perdana Menteri Nguyen Tan Dung, yang terpilih untuk masa jabatan lima tahun kedua. Sehari sebelumnya, saingannya, Truong Tan Sang, orang kedua Partai Komunis dipilih sebagai presiden.
Sebagian pengamat mengatakan bahwa meskipun kecil kemungkinannya bagi kepemimpinan baru untuk bisa mendorong revolusi dalam sistem politik satu partai di Vietnam, persaingan antara kedua tersebut mungkin menandai perubahan-perubahan penting.
Di permukaan, persaingan untuk jabatan pemimpin di Vietnam yang berpaham komunis tidak terdengar. Hanya ada satu calon untuk setiap jabatan utama. Hoang Tu Duy, anggota kelompok pro-demokrasi terlarang Viet Tan, mengatakan bahwa walaupun pemilu itu hanya sandiwara, pemerintah harus mengadakannya agar absah.
“Yang menarik adalah rezim harus mengadakan sandiwara pemilu agar nampak seperti pemerintahan normal yang berfungsi berdasarkan hukum dengan para pemimpin yang terpilih. Mereka melakukan ini karena harus bekerjasama dengan dunia luar, dengan investor dan juga untuk memuaskan rakyatnya sendiri,” ujarnya.
Duy mengatakan perbedaan antara politik nyata Vietnam dengan wajah publiknya memberi tekanan kepada Majelis Nasional agar mulai bertindak sebagai badan rakyat tertinggi, seperti dinyatakan dalam konstitusi.
Martin Gainsborough dari Universitas Bristol mengatakan tidak realistis memberlakukan nilai-nilai liberal pada proses pemilu itu. Gainborough mengatakan mereka yang memegang jabatan dipandang sebagai orang-orang berbakat, dari keluarga baik-baik dengan latar belakang yang baik dan mereka tidak perlu membuktikan itu di depan umum.
“Parlemen dapat dinilai dengan cara yang sama, yaitu bahwa anggota-anggotanya secara resmi ditegaskan sebagai orang-orang berkualitas dan bukan pemenang dalam persaingan politik pemilu di mana calon terbaiklah yang menang,” paparnya.
Selagi inflasi mencapai 22 persen dari tahun ke tahun dan masyarakat internasional terus menyaksikan pelaksanaan HAM Vietnam yang suram, para politisi memiliki banyak pekerjaan untuk lima tahun ke depan.
