Departemen Luar Negeri Amerika menambah jumlah pejabat Nikaragua yang dikenai pembatasan visa karena dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran HAM atau “merongrong demokrasi” di Nikaragua.
“Pemerintah Nikaragua harus mengindahkan seruan rakyat Nikaragua bagi reformasi demokrasi segera,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Heather Nauert, Senin (16/7) malam.
“Amerika mengutuk terus berlanjutnya serangan oleh pasukan para-polisi Daniel Ortega terhadap mahasiswa, wartawan dan pendeta di seluruh negara itu.”
Nauert mengatakan Amerika akan terus menekan mereka yang bertanggung jawab terhadap aksi kekerasan itu.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga mengecam aksi penumpasan dan kekerasan yang dilakukan Nikaragua terhadap para demonstran.
Juru bicara Guterres mengatakan Sekjen PBB yakin “penggunaan kekuatan mematikan tidak hanya tidak dapat diterima, tetapi juga merupakan hambatan untuk mencapai solusi politik bagi krisis saat ini.”
Juru bicara itu menyerukan kepada otorita Nikaragua untuk melindungi rakyat terhadap serangan-serangan itu, menghormati HAM dan membangun akuntabilitas.
Para pejabat HAM di Nikaragua mengatakan polisi dan pasukan paramiliter menewaskan sedikitnya 12 orang dalam tiga hari terakhir ini, termasuk dua orang yang tewas di dalam sebuah gereja di Managua dan 10 lainnya di sebuah jalan di selatan ibu kota.
Lebih dari 200 demonstran tewas sejak demonstrasi anti-pemerintah meletus April lalu, ketika Presiden Daniel Ortega mengumumkan perubahan sistem pensiun.
Ortega kemudian membatalkan rencananya itu, tetapi demonstrasi anti-pemerintah dan aksi kekerasan polisi masih terus berlanjut.
Banyak demonstran menuntut Ortega mundur. Namun sejauh ini Ortega menolak seruan untuk melangsungkan pemilu dini dan menuduh kelompok oposisi berupaya menggulingkan pemerintahannya. [em/al]
