Malaysia, Senin (15/2) membela rencana untuk mendeportasi 1.200 warga negara Myanmar dengan kapal-kapal angkatan laut Myanmar, hanya beberapa minggu setelah kudeta, menyusul kritik PBB.
Beredar kabar pekan lalu bahwa para migran itu akan dipulangkan, setelah militer Myanmar merebut kekuasaan dan menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada awal Februari.
Kepala imigrasi Malaysia Khairul Dzaimee Daud mengatakan para tahanan itu, yang akan dideportasi pada 23 Februari, dituduh melakukan beberapa pelanggaran, termasuk tidak punya dokumen perjalanan yang sah dan melakukan overstay atau tinggal lebih lama dari yang diijinkan.
"Ini adalah bagian dari program rutin kami untuk mendeportasi imigran ilegal yang ditahan di pusat-pusat penahanan," katanya dalam pernyataan. Dia menambahkan Malaysia memulangkan lebih dari 37.000 warga negara asing tahun lalu.
Dia mengatakan diantara mereka yang dideportasi, tidak ada satupun yang terdaftar sebagai pengungsi PBB atau anggota minoritas Muslim Rohingya.
Badan Pengungsi PBB sebelumnya mengatakan mereka berusaha mencari informasi dari pihak berwenang mengenai deportasi itu.
Tapi seorang juru bicara mengatakan bahwa sejak akhir 2019 mereka tidak bisa mengakses pusat-pusat penahanan imigrasi. Ini artinya mereka tidak bisa memastikan siapa yang harus diberi status pengungsi.
Orang-orang yang rentan, termasuk perempuan dan anak-anak, termasuk mereka yang ditahan di fasilitas-fasilitas itu, katanya.
"Apabila mereka didapati perlu perlindungan internasional, orang-orang tidak seharusnya tidak boleh dideportasi ke situasi dimana kehidupan atau kebebasan mereka berisiko," kata juru bicara itu.
Rohingya, yang tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, sejak dulu menghadapi persekusi di tanah kelahiran mereka yang didominasi umat Buddha. Ratusan ribu lari menyelamatkan diri ke Bangladesh dari penindakan keras militer pada 2017. [vm/em]
