Undang-undang keamanan yang baru telah berlaku efektif mulai Senin (1/8) di Malaysia.
Para pengkritik mengatakan aturan baru itu memberikan Perdana Menteri Najib Razak kekuasaan darurat besar yang dapat digunakan untuk menginjak-injak hak asasi manusia.
Aturan baru tersebut memungkinkan PM Najib untuk mengekang kebebasan sipil kapan saja ia merasa ada ancaman keamanan.
Josef Benedict, wakil direktur Amnesty International untuk wilayah Asia Tenggara dan Pasifik, mengatakan "pemerintah sekarang telah menolak pengawasan dan mendapatkan kekuasaan yang dapat disalahgunakan."
Kantor Urusan HAM PBB mengatakan "sangat prihatin" undang-undang itu dapat mendorong pelanggaran HAM dan mengarah kepada "pembatasan-pembatasan yang tidak adil" terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul.
Aturan baru itu disahkan setelah perdana menteri terlibat dalam skandal korupsi. Para pengkritik melihat undang-undang bru ini sebagai cara Najib untuk bercokol dalam kekuasaan.
Najib telah dikecam sejak terungkapnya fakta bahwa ia menerima sekitar US$700 juta dalam rekening-rekening bank pribadinya yang tampaknya dikirim dari dana investasi milik pemerintah 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Najib telah menyangkal semua tuduhan, bersikeras bahwa uang tersebut merupakan donasi politik dari seseorang di Timur Tengah yang ia tak mau sebutkan namanya.
Dalam sebuah inisiatif terbesar untuk isu ini oleh Inisiatif Pemulihan Aset Kleptokrasi pada Departemen Kehakiman AS, pihak berwenang di AS telah memelopori langkah-langkah untuk menyita real estat mewah, karya seni, perhiasan dan bahkan hak cipta terhadap sebuah film Hollywood yang semuanya bernilai lebih dari $1 miliar, yang diduga diapat dari aset-aset yang dicuri dari dana 1MDB.
Najib membentuk 1MDB tahun 2009, dan sekarang dana itu dimiliki kementerian keuangan yang dikontrol perdana menteri.
Seorang juru bicara perdana menteri mengatakan pemerintah akan bekerjasama dengan semua penyelidikan internasional. "Seperti yang selaku dikatakan perdana menteri, jika terbukti ada pelanggaran, maka hukum akan ditegakkan tanpa terkecuali."
Dokumen pengadilan menduga dana-dana itu dicuci lewat rekening-rekening bank di AS, Luksemburg, Singapura dan Swiss.
Gugatan-gugatan tersebut mengklaim bahwa dana-dana curian itu digunakan untuk membeli apartemen-apartemen mewah, vila-vila, karya-karya seni dan sebuah jet pribadi, serta untuk membayar musisi dan selebriti untuk menghadiri pesta-pesta.
Selain Malaysia dan Amerika Serikat, pemerintah-pemerintah lain telah menyelidiki 1MDB, termasuk Singapura dan Swiss. [hd]
