Beragam kegiatan digelar dan dipusatkan di Museum Tsunami di Banda Aceh. Berdasarkan data Bank Dunia, Multi Donor Fund (MDF) untuk Aceh dan Nias menghimpun sekitar US$ 655 juta dana hibah dari 15 donor untuk mendukung pelaksanaan agenda rekonstruksi dan rehabilitasi Pemerintah Indonesia.
Juru bicara Pemerintah Aceh, Usamah El-Madny Jumat (2/3) di Banda Aceh mengatakan, pemerintah Aceh mengapresiasi cukup positif dukungan dan bantuan MDF selama tujuh tahun ini. Usamah mengatakan, kinerja MDF di Aceh memberikan kontribusi cukup berarti terhadap sistem dan pengelolaan tata pemerintahan bersih di provinsi Aceh.
”Jadi sebenarnya peran MDF bukan hanya membantu secara fisik,tetapi juga dari segi pekerja dan profesionalisme.Banyak hal yang lainnya yang dapat dikerjakan oleh MDF dalam rangka percepatan proses pembangunan di Aceh,” papar Usamah.
Gelar refleksi tujuh tahun kemitraan MDF dan pemerintah Aceh pekan ini dipusatkan di Banda Aceh, diisi dengan sejumlah even lokal dan global, antara lain pameran foto, bertajuk ‘Kemitraan’ untuk Keberlanjutan yang digelar 28 Februari hingga 4 Maret 2012, menampilkan puluhan karya foto pilihan, sehingga warga yang mengunjungi Museum Tsunami di Banda Aceh bisa menelusuri perjalanan proses rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh dan Nias yang dilaksanakan konsorsium negara donor itu. Digelar pula seminar dan lokakarya, yang membahas tentang komitmen global terkait penanganan pascabencana di dunia.
Usamah El-Madny menambahkan, “Kalangan donor dalam responnya cukup mengapresiasi kerjasama yang baik dengan pemerintah Aceh, semoga sejumlah fasilitasi yang diberikan oleh MDF ini semoga dapat bermanfaat dalam proses pembanguan berkelanjutan, termasuk dalam rangka perawatan perdamaian.”
Menurut Usamah El-Madny, kalangan pakar negara donor yang tergabung dalam MDFsepakat menjadikan metode dan program penanganan pembangunan pascabencana di Aceh menjadi model penanganan pascabenca di dunia.
“Bantuan pembangunan perumahan yang melibatkan masyarakat itu menjadi contoh di dunia,” kata Usamah.
Sejauh ini, MDF bekerja pada enam bidang, di antaranya pemulihan masyarakat, pembangunan infrastuktur besar dan transportasi, penguatan tata kelola pemerintahan, pelestarian lingkungan dan peningkatan proses pemulihan serta pembangunan ekonomi.
Usamah El-Madny mengatakan, Program MDF akan berakhir pada bulan Desember 2012.
Kalagan praktisi pembangunan dan aktivis partai politik mengapresiasi beragam kemitraan konsorsium dunia MDF dengan pemerintah Indonesia di Aceh.
Pengamat sosial, Risman A Rachman mengatakan, “Aceh dan sejumlah daerah lain di tanah air, masih tetap membutuhkan kemitraan dengan berbagai lembaga (global), sehingga apa yang sudah dibangun bisa dikelola dan dijaga.”
Sementara Fachrul Razi , juru bicara Partai Aceh (PA) mengatakan, salah satu tantangan dan pembelajaran kunci bagi Aceh dari wujud kemitraan dengan MDF, Aceh wajib memacu kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam melanjutkan pembangunan di provinsi itu.
“Pembangunan Aceh ke depan tetap fokus pemberdayaan ekonomi yang diatur dalam MoU Helsinki.Kita melihat bagaimana sumber daya manusia dan sumber daya alam harus dilola secara profesional yang harus dimiliki rakyat Aceh,” ujar Fachrul Razi.
Kalangan pakar mengatakan, Aceh berkewajiban memelihara sejumlah infrastruktur bantuan MDF agar lebih berdampak meningkatkan pembangunan ekonomi, dan masyarakat di provinsi itu akan menerima manfaat langsung dari keberlanjutan pembangunan yang lebih adil dan demokratis.
Data Bank Dunia menyebutkan, Multi Donor Fund (MDF) untuk Aceh dan Nias menghimpun sekitar 655 juta dolar dana hibah dari 15 donor untuk mendukung pelaksanaan agenda rekonstruksi dan rehabilitasi Pemerintah Indonesia. Jumlah ini diperkirakan sama dengan sepuluh persen dari keseluruhan upaya rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh dan Nias.
Lebih jauh dalam laporannya baru-baru ini Bank Dunia menyebutkan, sesuai dengan permintaan Pemerintah Indonesia, Bank Dunia ditunjuk sebagai Wali Amanat yang bertanggung jawab untuk mengelola MDF. Sementara, donor MDF terdiri dari negara-negara anggota Uni Eropa, pemerintah Amerika Serikat , pemerintah Belanda, Inggris, , pemerintah Swedia, Denmark, Norwegia, Jerman, Kanada, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB),serta , Selandia Baru dan Irlandia.
Dalam kegiatan refleksi tujuh tahun kemitraan MDF dan Pemerintah Aceh pekan ini, kalangan pakar dari konsorsium negara donor (MDF) disamping menyoroti masalah-masalah keberlanjutan pembangunan infratsruktur, sejumlah potensi ekonomi Aceh turut dibahas, salah satunya bidang pertanian sektor kopi, kakao, dan nilam, yang dinilai lebih mampu bersaing dalam menembus pasar ekspor dunia.
