Kapolda Aceh Inspektur Jenderal Iskandar Hasan baru-baru ini di Banda Aceh mengatakan, bagi pemilik senjata ilegal harus segera diserahkan kepada pihak aparat keamanan. Kapolda mengatakan, ada kemungkinan senjata ilegal itu akan digunakan lagi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurut Kapolda, kondisi Aceh saat ini sudah damai.
Iskandar Hasan mengatakan, “Kita akan terima senjata itu dengan baik dan tidak diproses secara hukum. Kalau senjata diserahkan waktu-waktu sekarang ini, artinya tidak digunakan untuk macam-macam, dan memang itu sisa konflik.”
Media jaringan lokal (Harian Rakyat Aceh ) di Aceh Utara melaporkan Kapolda Inspektur Jenderal Iskandar Hasan menggelar pertemuan dengan tokoh ulama dan jajaran pemerintah kabupaten Aceh Utara, Kamis.
Sementara sebelumnya, Asisten Deputi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Brigjen TNI Sumardi memperkirakan, saat ini masih ada sekitar 2000 pucuk senjata ilegal beredar di Propinsi Aceh.
Jenderal Sumardi mengatakan, berdasarkan perkiraan semula, terdapat sekitar tiga ribu pucuk senjata ilegal di Aceh.Namun baru seribu senjata diantaranya telah diserahkan kepada aparat keamanan untuk dimusnahkan.
Selanjutnya, Kapolda Aceh Irjen Iskandar Hasan meminta kerjasama semua pihak, terutama dalam menuntaskan kasus-kasus kriminal bersenjata yang masih menonjol di provinsi Aceh. Ia mengatakan, “Satu, dua hari ini ada senjata yang kita dapatkan sepucuk, dua pucuk , proses (penyerahan) bertahap. Harapan kita masyarakat mendukung situasi ini.”
Kalangan pakar mengatakan, stabilitas keamanan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan dan peningkatan ekonomi di provinsi Aceh.
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Malikul Saleh Lhokseumawe (Unimal) Wahyuddin mengatakan, “Satu hal yang harus diperhatikan, stabilitas (keamanan). Dan investor bisa meyakini bahwa investasinya bisa aman di Aceh.”
Kalangan pengurus partai politik juga memuji komitmen aparat penegak hukum, terutama Polri dan TNI yang cukup siap dalam membendung meluasnya aksi teror bersenjata di provinsi Aceh.
Juru bicara Partai Aceh, Fachrur Razi mengatakan, “Pentingnya informasi dan komunikasi yang harus dibangun (para pihak) di Aceh, berkaitan dengan perkembangan politik terkini di Aceh. Kita harapkan kemitraan ini dapat mengawal proses transisi demokrasi dan transformasi di Aceh secara baik, sesuai dengan keinginan kita bersama.”
Pekan lalu (14/2), Kepolisian Daerah Aceh telah menerima 11(sebelas) pucuk senjata api yang diserahkan masyarakat pasca dikeluarkannya maklumat Kapolda Aceh yang mengimbau warga menyerahkan senjata api kepada aparat TNI/Polri.
Dari pantauan VOA, sejak pekan lalu, aparat kepolisian Aceh menggelar razia senjata api, di jalur-jalur penting dan strategis, terutama di wilayah perbatasan antar kabupaten kota di provinsi Aceh.
Menjelang pemilihan kepala daearah (Pilkada) bulan April 2012 mendatang di provinsi Aceh, aparat gabungan TNI, Polri dibantu aparat sipil lainnya menggelar operasi yang bersandi "Sikat Rencong 2012", operasi bertujuan guna mencari senjata api dan bahan peledak yang masih dimiliki dan disimpan, (oknum) masyarakat sipil di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Aceh.
