Pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi paling terdampak pandemi corona sejak mulai merebak Maret 2020 hingga saat ini. Anjloknya jumlah wisatawan membuat produk hasil budaya dan tingkat konsumsi di daerah-daerah wisata pun terjun bebas. Anggaran kementerian dan lembaga, termasuk bidang pariwisata, bahkan turun sekitar 50 persen.
Dalam diskusi daring bertema, “Strategi dan Kebijakan Sektor Pariwisata Menghadapi COVID-19”, yang diselenggarakan Keluarga Besar Airlangga (Kalingga), Inspektur Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Restog K. Kusuma, mengatakan perlu upaya pemulihan pariwisata dengan melakukan sejumlah inovasi dan terobosan, terutama dalam hal pemasaran, mencari pasar baru, serta jaminan keamanan dari ancaman COVID-19.
“Sekarang dengan kondisi seperti ini, border juga belum bisa dibuka, dan banyak negara-negara yang juga masih melarang warga negaranya berkunjung ke Indonesia, maka upaya yang bisa dilakukan adalah menggalakkan pasar domestik, tapi tetap saja itu pembatasan-pembatasan dan protokol kesehatan tetap harus dijaga. Makanya ada beberapa langkah yang kami lakukan dalam konteks untuk menjaga confidence wisatawan terkait dengan clean, health, safety, and environment sustainability,” jelasnya.
Pembenahan tujuan wisata, ujar Restog, menjadi penting karena tidak semua daerah wisata siap menghadapi pandemi. Selain Bali, pemerintah sedang menyiapkan lima destinasi super prioritas yang baru, yaitu Borobudur, Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang, sebagai upaya mengangkat sektor pariwisata di tingkat internasional.
“Kita melakukan pembenahan di destinasi, terutama perintah Bapak Presiden adalah dilakukan di lima destinasi super prioritas. Kenapa demikian, kita ingin membentuk Bali baru,” kata Restog K.Kusuma
Staf Khusus Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Anom Astika, mengatakan penguatan kapasitas pelaku dan organisasi budaya untuk menghadapi adaptasi baru perlu segera dilakukan. Salah satunya dengan memberikan narasi terhadap produk budaya berupa cinderamata maupun produk bernilai seni lainnya, agar pembeli mempunyai minat untuk mengunjungi daerah penghasil produk itu.
“Semuanya ini harus dibuatkan narasi yang kuat, sehingga produk-produk kebudayaan Indoneia itu bukan produk yang masif, yang sekali pakai buang, tapi ini dieman-eman (disayangi, dipelihara) sehingga sesuatu yang dieman-eman ini biasanya memancing orang untuk datang ke tempat asal pembuatannya,” jelas Anom.
Ditambahkannya, pandemi virus corona yang membatasi aktivitas masyarakat harus dapat dimaknai secara positif, yakni dengan menciptakan karya seni dan budaya yang memanfaatkan ruang virtual untuk mengenalkan dan memasarkan pariwisata tanah air.
“Di tengah segala macam kehancuran dunia, aktivitas kebudayaan ini kok ada peningkatan-peningkatan yang memberikan, katakanlah titik-titik terang. Mungkin, ruang beraktivitas kebudayaan harus memiliki perspektif yang lebih luas, yaitu ada perspektif yang virtual,” imbuhnya.
Pemerintah Didorong Percepat Vaksinasi
Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, mendorong pemerintah segera mempercepat vaksinasi kepada seluruh warga, khususnya yang berada di sekitar obyek wisata. Vaksinasi masif ini, kata Adik, diharapkan dapat menciptakan kekebalan atau imunitas kelompok, selain menumbuhkan kembali kepercayaan wisatawan.
"Percepatan vaksin secara masif terutama di komunitas destinasi wisata ini harus benar-benar digerojok (diperbanyak). Kalau di Borobudur, gerojok Borobudur dan sekitarnya. Kalau di Bali, gerojok Bali dan sekitarnya. Bromo, gerojok vaksin-vaksin di sekitarnya. Sehingga ini akan membentuk herd imunity, ini termasuk bagaimana cara kita mengembalikan kepercayaan wisatawan-wisatawan yang akan datang, ini juga diperlukan,” jelasnya.
Selain vaksinasi, Adik berharap pemerintah memastikan pelaku pariwisata tidak semakin terpuruk dalam hal ekonomi, dengan memberikan bantuan langsung maupun memberikan insentif pajak.
“Pemerintah juga kita harapkan dapat memberikan bantuan langsung yang tepat sasaran kepada insan-insan pariwisata. Pemerintah juga dapat memberikan insentif pajak, PPh itu sampai nol persen, selama pandemi belum pulih.” [pr/em]
