Banyak kekhawatiran muncul, pandemi ini akan melahirkan generasi yang hilang dari sektor pendidikan. Salah satunya, penerapan sekolah dalam jaringan (daring), sementara internet masih menjadi persoalan besar di banyak wilayah.
Penerapan kebijakan yang seragam di seluruh Indonesia, disesalkan Guru Besar Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Prof Rochmat Wahab. Pemerintah menetapkan status yang berbeda di sektor kesehatan, seperti daerah merah, kuning, hijau atau bahkan hitam. Namun status itu tidak berdampak ke sektor pendidikan, karena program yang diterapkan seragam.
Padahal, banyak daerah di Indonesia yang begitu terisolir, yang bahkan tidak memiliki kasus COVID-19. Uniknya, siswa yang bersekolah di daerah seperti itu, harus menempuh sistem pembelajaran yang sama dengan siswa perkotaan yang rentan tertular atau berada di kawasan merah COVID-19.
“Mengapa mereka diperlakukan sama, yang di pegunungan dan sebagainya, yang di seluruh desa tidak ada yang terkena. Mengapa anak-anak itu juga menjadi korban tidak bisa sekolah, sementara di rumah juga tidak dibantu oleh orang tua. Karena orang tua tidak bisa membantu juga untuk belajar. Ini adalah lost generation yang nyata sekali,” kata Wahab.
Wahab berbicara dalam diskusi mengenai generasi yang hilang akibat pandemi, Sabtu (6/2) petang. Diskusi terselenggara atas kerja sama sejumlah lembaga di Yogyakarta, seperti ICMI DIY, KAHMI DIY, KB PII, dan LeSPK.
Pemetaan Kawasan Daring-Luring
Wahab memandang penting pemetaan terkait kasus COVID-19. Pada daerah-daerah yang benar-benar terisolir, semestinya diberlakukan kebijakan yang berbeda. Jika diperlukan, bisa diterapkan kebijakan pemakaian gelang, dimana anak-anak yang teruji bersih dari kemungkinan penularan, diberi penanda. Anak-anak yang memiliki gelang hijau, misalnya, bermakna bisa mengikuti aktivitas bersama-sama.
Wahab juga mengingatkan, di lingkup lebih atas yaitu perguruan tinggi, ada sejumlah jurusan yang tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan daring. Mereka harus berada di kampus untuk mengikuti kuliah praktik.
“Bagaimanapun, praktik itu tidak bisa digantikan dengan online sepenuhnya secara sempurna. Mereka tetap membutuhkan aktivitas di luar. Dan itu sebenarnya akan lebih bagus, tinggal penjadwalan saja. Sehingga gelar kesarjanaannya nanti, bisa dijamin dengan baik,” tambah Wahab.
Guru Besar Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Prof Chairil Anwar mengakui, kebijakan apapun yang akan diambil akan menjadi polemik.
“Kalau hemat saya, memang perlu bekerja sama, berbagai macam pihak terutama dengan kesehatan. Kalau dimungkinkan, misalnya campuran. Ada yang sebagian tatap muka, ada yang sebagian daring,” ujarnya.
Namun, keputusan apapun yang diterapkan di sektor penidikan, kata Chairil, harus berpijak dari rekomendasi yang dikeluarkan sektor kesehatan. Jangan sampai, kegiatan belajar luring (luar jaringan) justru melahirkan penularan COVID-19.
Setiap pihak, lanjut Chairil, perlu menjaga diri namun juga tidak takut secara berlebihan dalam kondisi sekarang ini.
“Karena sampai sekarang, rasa-rasanya memang luring ini masih belum tergantikan.Tatap muka itu belum tergantikan dengan daring, walaupun ke depan persentase daring itu akan semakin banyak,” paparnya.
Chairil meyakini, masyarakat memang harus dibiasakan dengan kondisi ini. Namun di sisi lain, keluhan mereka yang terutama yang tinggal di kawasan dengan layanan internet buruk, juga harus segera diatasi.
Pemerintah Perlu Sediakan Konten
Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Fathul Wahid mengaku melakukan banyak penyesuaian pengajaran di perguruan tinggi. Dia sendiri adalah dosen yang memahami, bahwa perkuliahan daring sangat berbeda dengan luring. Mengampu mata kuliah 4 sks dengan waktu pengajaran sekitar 3,5 jam, Wahid mengaku tidak mungkin menerapkannya dalam sistem daring. Karena itulah, dia menyedikan video materi kuliah berdurasi pendek yang bisa diakses setiap saat, dan mengisi kuliah daring dengan lebih banyak diskusi.
Untuk pendidikan dasar dan menengah, pencegahan generasi hilang di sektor pendidikan menurut Wahib bisa dilakukan jika pemerintah terjun langsung.
“Untuk SD, SMP dan SMA, kurikulumnya kan sama. Kalau negara itu mau terjun dan membuat konten, yang bisa digunakan oleh semua sekolah, dengan pendekatan yang profesional, bagus, bisa diputar kapanpun dan bisa diakses siapapun, menurut saya luar biasa,” kata Wahid.
Konsep saat ini, yang menempatkan guru sebagai pembuat konten, akan menghabiskan energi mereka dalam penyediaan, dan hasilnya tetap kurang bagus.
Jalan keluar ini, kata Wahid tidak menyelesaikan semua masalah, terutama bagi siswa yang memiliki kendala kuota dan jaringan internet. Namun paling tidak, ada yang sudah terselesaikan.
Cukup mengherankan, apabila saat ini sebagian siswa justru mengandalkan pembelajaran dari aplikasi penyedia konten pelajaran yang dikelola swasta. Jika ini terus terjadi, dan siswa menilai bahwa konten dari aplikasi swasta lebih menarik, maka negara bisa dianggap gagal menyediakan materi pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah.
Wahid menekankan, dalam mengambil keputusan soal daring atau luring, pedoman keselamatan jiwa tetap paling utama. Karena itu, rekomendasi sektor kesehatan menjadi acuan utama.
Namun, harus dilakukan pula adaptasi kolektif di dunia pendidikan, keluarga dan masyarakat. Proses ini tidak mudah, tetapi harus dilakukan.
“Banyak, yang mengerjakan tugas itu justru ibu atau bapaknya, sehingga yang stres itu ibu dan bapaknya. Ini masalah. Ibu dan bapaknya perlu dibina juga, bagaimana memandirikan anak di rumah. Meskipun ini tidak selalu mudah, kadang yang semangat ibunya karena anaknya harus punya nilai seratus,” lanjut Wahid.
Negara juga harus mempercepat penyediaan fasilitas terkait proses belajar daring ini, misalnya penyediaan koneksi internet. Negara, kata Wahid, harus semakin sensitif dengan keadaan yang ada di lapangan. [ns/ab]
