Subsidi energi yang terus meningkat dan semakin memberatkan anggaran negara, merupakan hal serius yang akan dihadapi pemerintahan mendatang. Untuk itu menurut Menteri Keuangan, Chatib Basri di Jakarta, Senin (14/7), pemerintah berharap presiden terpilih nanti bersedia melakukan pembicaraan dengan pemerintahan saat ini mencari solusi berbagai persoalan ekonomi.
Subsidi energi ditambahkan Menteri Chatib Basri merupakan persoalan yang tidak boleh diabaikan karena akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional.
Sebelumnya saat mengajukan APBN Perubahan (APBN-P) 2014 kepada Badan Anggaran DPRI RI, Menteri Chatib Basri menegaskan pemerintah tidak akan menyulitkan pemerintahan mendatang dalam mengelelola perekonomian. Namun diakui Menteri Chatib Basri, subsidi energi merupakan persoalan serius yang harus dicari solusi bersama.
Menteri Chatib Basri menambahkan siapapun nanti yang terpilih menjadi presiden RI tidak dapat menghindar dari kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.
“Saya kira antara presiden terpilih nanti dengan pemerintah perlu bicara dengan pemerintah mengenai hal ini karena saya berharap nanti di pemerintahan baru itu subsidi BBM nya menurut saya harus diturunkan, karena kalau nggak itu fiskal kita betul-betul tersandera,” kata Menteri Chatib Basri.
Anggaran subsidi menurut Menteri, Chatib Basri memang harus terus diupayakan ditekan karena untuk tahun ini saja anggaran subsidi energi meningkat signifikan dari target semula sebesar Rp 282 trilyun menjadi Rp 350 trilyun. Anggaran tersebut utamanya untuk kebutuhan BBM hingga akhir tahun 2014 sebesar 48 juta kiloliter. Terus meningkatnya kebutuhan BBM bersubsidi membuat defisit anggaran negara 2014 juga meningkat dari Rp174 trilyun menjadi Rp 241 trilyun.
Pada kesempatan berbeda, Gubernur BI, Agus Martowardoyo mengatakan persoalan defisit anggaran negara juga harus menjadi perhatian. Masih maraknya impor berbagai komoditas pangan menurut Gubernu BI, Agus Matro menjadi penyebab terus meningkatnya defisit anggaran negara.
“Kalau kita lihat akan kembali ada defisit, ada tekanan yang cukup besar di impor kita,” kata Gubernur BI, Agus Martowardoyo.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mulyaman Hadad, menilai berbagai kebijakan dalam industri perbankan di Indonesia kedepannya nanti harus dijaga agar perekonomian tetap stabil. Mulyaman Hadad mengingatkan pengaruh perekonomian global tidak boleh diabaikan.
“Kita tetap juga harus berhati-hati karena faktor regional, global saya kira kita masih dihadapkan dengan beberapa persoalan yang relatif sama,” kata Mulyaman Hadad.
