Menteri Luar Negeri AS John Kerry akan menghadapi sindiran halus saat menghadiri konferensi tingkat tinggi anti-korupsi yang diselenggarakan oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron di London.
“Korupsi adalah musuh kemajuan dan akar dari begitu banyak masalah dunia,” kata Cameron sebelum KTT, yang akan mempertanyakan praktik-praktik dari negara-negara kaya seperti Inggris dan Amerika.
Tujuan KTT ini adalah menghasilkan kesepakatan seputar mekanisme untuk membeberkan dan menghukum korupsi. Pertemuan ini juga dihadiri pemimpin-pemimpin Afghanistan, Kolombia, dan Nigeria.
Dalam komentar di hadapan mahasiswa Oxford University Rabu (11/5), Kerry mengatakan, Amerika bekerja dengan negara-negara seperti Nigeria untuk memerangi korupsi.
“Nigeria menyaksikan puluhan miliar dolar dilarikan ke luar negeri. Uang itu bisa digunakan untuk membangun sekolah, layanan kesehatan, sarana, lapangan pekerjaan baru, tapi semuanya disembunyikan di rekening-rekening bank di seluruh dunia,” kata Kerry.
Fokus KTT ini tidak hanya pada korupsi di negara berkembang, tetapi juga transparansi negara-negara kaya. Hal ini diakibatkan pembeberan Dokumen Panama tentang bagaimana dan dimana tokoh-tokoh kaya dan berkuasa menyembunyikan uang mereka.
“Kita sudah beralih dari pemikiran bahwa hanya birokrat Afrika yang terlibat dalam korupsi. Jelas bahwa kerahasiaan finansial diberikan negara-negara kaya seperti Amerika dan Inggris,” kata Alex Cobham, direktur Tax Justice Network, sebuah kelompok advokasi di London, kepada VOA.
Dokumen Panama hanya menyebut beberapa orang Amerika dan tidak ada pejabat tingginya. Tetapi aktivis anti korupsi tetap menilai Amerika sebagai sebuah kawasan memprihatinkan sehubungan penghindaran pajak dan pencucian uang, khususnya di negara bagian seperti Delaware, Nevada, dan Wyoming, yang menurut kritik mengizinkan bisnis dibangun secara murah dan rahasia.
Salah satu hal yang memperkuat posisi Menlu Kerry di KTT ini adalah langkah pemerintahan Obama untuk memerangi pencucian uang, korupsi, dan penghindaran pajak.
Tindakan oleh Departemen Keuangan Amerika termasuk mewajibkan lembaga finansial mencari dan memverifikasi siapa yang memiliki dan diuntungkan oleh bisnis yang memanfaatkan layanan mereka. Informasi ini kemudian harus disediakan untuk instansi penegak hukum. [jm]
