Amerika menuduh pemerintah-pemerintah otoriter di seluruh dunia menindas rakyat dengan "pelanggaran dan perlakuan kejam" terhadap hak asasi manusia untuk mengendalikan setiap kegiatan yang mungkin mengancam kekuasaan mereka.
"Pengalaman mengajarkan bahwa pejabat pemerintah yang menindas, menyalahgunakan, dan mentoleransi penyangkalan hak-hak asasi manusia dari rakyatnya sendiri juga bertanggung jawab menciptakan lingkungan sosial yang mengarah pada krisis ekonomi dan kemanusiaan, dan yang mendorong korupsi, konflik kekerasan, dan terorisme," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan Rabu (11/3) yang mengungkap Laporan Mengenai Praktik Hak Asasi Manusia di Tiap Negara tahun 2019.
Mengenai Iran, laporan itu menyoroti demonstrasi luas yang dimulai November lalu setelah kenaikan harga bahan bakar.
Pemerintah Teheran "memblokir hampir semua koneksi internet internasional dan lokal selama hampir satu minggu, dan pasukan keamanan menggunakan kekuatan mematikan untuk menghentikan protes, menewaskan sekitar 1.500 orang dan menahan 8.600, menurut laporan media internasional. Tidak ada indikasi entitas pemerintah mengupayakan penyelidikan independen atau imparsial terhadap kematian pengunjuk rasa," kata Departemen Luar Negeri.
Laporan itu merinci gambaran suram di Iran, mengutip pelanggaran HAM yang signifikan, termasuk eksekusi untuk kejahatan yang tidak memenuhi standar hukum internasional dan tanpa pengadilan yang adil terhadap perorangan.
Departemen Luar Negeri juga mengatakan pejabat pemerintah Iran jelas berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Suriah, Irak, dan Yaman, melalui dukungan militer terhadap Presiden Suriah Bashar al-Assad dan kelompok-kelompok milisi pro Iran.
Di China, laporan hak asasi manusia Departemen Luar Negeri Amerika itu berfokus pada kampanye intensif pejabat Partai Komunis China tentang penahanan massal anggota kelompok minoritas Muslim di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (Xinjiang). [my/lt]
