Menteri Luar Negeri Ethiopia mengatakan tidak ada masalah keamanan di negara tersebut, meski pemerintah menerapkan keadaan darurat pekan lalu.
Para pejabat mendeklarasikan keadaan darurat pada 16 Februari, sehari setelah Perdana Menteri Hailemariam Desalegn mengumumkan dia akan mengundurkan diri, dan dua hari setelah pemerintah membebaskan beberapa kritikus dan pemimpin oposisi terkemuka sebagai bagian dari program pelepasan tahanan dengan tujuan mengurangi ketegangan politik.
Baca: PM Ethiopia Akan Mundur
Ethiopia telah berulang kali dilanda demonstrasi anti-pemerintah dan terkadang diwarnai dengan kekerasan sejak 2014, dipicu oleh tuntutan untuk pembagian kekuasaan di antara partai-partai dan kelompok-kelompok etnis di negara tersebut
Dalam keterangan kepada para duta besar di Addis Ababa, Selasa (20/2), Menteri Luar Negeri Workneh Gebeyehu mengatakan pemerintah mengumumkan keadaan darurat karena "tidak mampu mengendalikan kerusuhan melalui mekanisme penegakan hukum biasa."
Para duta besar menyuarakan keprihatinan tentang deklarasi tersebut. Duta Besar Uni Eropa, Johan Borgstam, mengatakan hal itu merongrong upaya untuk mengadakan dialog inklusif antara pemerintah, oposisi, masyarakat sipil dan media. [as/al]
