Menteri Luar Negeri Israel pada Senin (11/3) menuntut Dewan Keamanan PBB menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris dan menjatuhkan “sanksi berat.”
“Saya menuntut Dewan Keamanan PBB untuk memberikan tekanan sebanyak mungkin terhadap organisasi Hamas untuk segera melepaskan semua sandera yang diculik tanpa syarat,” kata Israel Katz.
Sebuah resolusi harus disetujui DK PBB terlebih dahulu untuk melakukan hal tersebut. Saat ini, beberapa anggota dewan, termasuk Amerika Serikat, Inggris dan Jepang, telah menetapkan Hamas sebagai kelompok teroris dalam legislasi dalam negeri masing-masing.
Katz berbicara dalam pertemuan 15 anggota Dewan Keamanan yang diminta oleh AS, Prancis dan Inggris untuk membahas laporan yang dibuat Pramila Patten, perwakilan khusus sekretaris jenderal PBB mengenai kekerasan seksual dalam konflik.
Patten dan timnya, yang terdiri dari sembilan pakar teknis, menjalankan misi selama dua minggu ke Israel dari 29 Januari hingga 14 Februari dan menemukan “informasi yang jelas dan meyakinkan” bahwa Hamas telah melakukan kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, terhadap para korban aksinya pada 7 Oktober lalu di dalam wilayah Israel.
Sedikitnya 1.200 orang tewas pada hari itu, di mana beberapa korban di antaranya mengalami kekerasan seksual sebelum tewas.
Laporan Patten juga menyimpulkan bahwa kekerasan seperti itu bisa jadi masih berlangsung hingga sekarang terhadap para sandera yang masih disekap di Gaza.
“Hari ini, masing-masing dari Anda anggota Dewan Keamanan memiliki kesempatan untuk menyelematkan 134 nyawa tak berdosa,” kata Katz, merujuk pada para sandera yang masih disekap Hamas dan kelompok militan lainnya. “Dengan melakukannya, Anda akan menunjukkan kepada dunia bahwa Dewan Keamanan dapat memancarkan cahaya keadilan dan harapan bagi semua orang. Keputusan itu ada di tangan Anda.”
Beberapa keluarga sandera duduk di belakang Katz di ruang dewan.
Katz, yang untuk pertama kalinya berada di PBB sejak perang pecah, mengkritik PBB karena “terlalu lama” diam menghadapi tindakan Hamas. Dalam pertemuan itu, ia mengatakan bahwa sejak peristiwa 7 Oktober, “PBB tidak pernah mengutuk atau mencela kejahatan brutal Hamas ini.”
Sementara DK PBB belum mengeluarkan kecaman resmi atas nama dewan, sebagian besar anggota dewan secara individu dan berulang kali mengutuk serangan 7 Oktober dalam pertemuan-pertemuan terbuka. Demikian juga Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, presiden Majelis Umum dan pejabat senior organisasi itu.
Senin pagi, Guterres mengulangi seruannya agar para sandera segera dibebaskan tanpa syarat, baik di hadapan pers maupun dalam sebuah pertemuan dengan ratusan delegasi untuk membahas hak-hak perempuan.
Ia juga menegaskan kembali seruannya untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan, yang ditentang oleh Israel.
Surat pedas
Sejak serangan 7 Oktober, para pejabat Israel bersikap sangat kritis terhadap PBB, badan pengungsi Palestina (UNRWA) serta Guterres sendiri.
Katz tidak bertemu dengan sekjen PBB itu pada hari Senin. Sebagai gantinya, ia mengirimi Guterres sebuah surat pedas, yang sudah dilihat oleh VOA, di mana menlu Israel itu menuduh Guterres “membiarkan (PBB) menjadi pusat ujaran antisemitisme dan antiIsrael” selama masa jabatannya.
Beberapa jam sebelum PBB menerbitkan laporan Patten pada 4 Maret, pejabat Israel mempermasalahkannya di media sosial. Katz memanggil duta besarnya di
PBB untuk berkonsultasi dan menuduh PBB berusaha “membungkam” laporan Patten – sebuah klaim yang dibantah oleh Patten sendiri dalam pertemuan DK PBB.
“Dengan jelas dan lugas saya harus mengatakan bahwa tidak ada upaya dari sekretaris jenderal untuk membungkam laporan saya atau menyembunyikan temuan di dalamnya,” jelasnya. “Sebaliknya, saya menerima dukungan politik, logistik dan finansial sepenuhnya dari dia, dan dia juga memberikan perintah yang jelas agar laporan saya dipublikasikan ke khalayak dan segera dikirimkan ke Dewan Keamanan.”
Dalam surat menlu Israel, ia menyalahkan sekjen PBB atas apa yang ia sebut sebagai ketidakpedulian terhadap isi laporan. Ia juga tampak menuduh Guterres antisemit.
“Keengganan Anda untuk mengambil sikap internasional yang tegas terhadap kekejaman ini, dan justru melontarkan kritik terhadap Israel – sebuah negara yang sedang membela diri setelah pembantaian berdarah – mengisyaratkan bias yang membahayakan,” tulis Katz. “Jika saja korban bukan orang keturunan Yahudi atau Israel, kantor Anda pasti sudah menanggapinya secara jauh lebih kuat.”
Seorang pejabat PBB mengatakan kepada VOA bahwa isi surat Katz “sama sekali tidak mencerminkan kenyataan mengenai sosok Antonio Guterres dan apa yang telah dilakukannya sebagai sekretaris jenderal sejak 7 Oktober.”
Patten mengatakan kepada DK PBB bahwa timnya tidak dapat memverifikasi beberapa laporan pemerkosaan dan pelecehan seksual pada 7 Oktober, termasuk kasus yang banyak dilaporkan media massa mengenai seorang perempuan hamil yang tinggal di Kibbutz Be’eri, yang rahimnya diduga dirobek, dan janinnya ditusuk sebelum keduanya tewas.
Tim PBB itu juga mengunjungi Ramallah di Tepi Barat untuk menyimak informasi soal tuduhan kekerasan seksual terkait konflik yang dilakukan terhadap warga Palestina sejak peristiwa 7 Oktober.
“Meskipun saya tidak menerima laporan pemerkosaan apa pun, teman bicara saya menyampaikan contoh kekerasan seksual dalam konteks penahanan laki-laki dan perempuan Palestina, seperti penggeledahan tubuh secara invasif; sentuhan yang tidak diinginkan pada area intim; pemukulan, termasuk di area genital; ancaman pemerkosaan terhadap anggota keluarga perempuan – istri, saudara perempuan, anak perempuan – dalam kasus laki-laki; dan penggeledahan dalam kondisi telanjang yang tidak pantas, serta pemaksaan bertelanjang secara berkepanjangan terhadap para tahanan,” katanya kepada anggota dewan.
Utusan Palestina menyebut dewan tersebut menunjukkan “level reaksi yang belum pernah ditunjukkan sebelumnya” untuk memberikan pengarahan tentang laporan yang dirilis seminggu yang lalu, namun tidak menunjukkan kecepatan yang sama selama bertahun-tahun bila menyangkut laporan penganiayaan terhadap warga Palestina.
“Kami berharap pertemuan ini menandai perubahan dalam sikap ini dan lebih banyak perhatian diberikan oleh dewan terhadap masalah ini dengan cara yang tidak memihak,” kata Riyad Mansour. [rd/rs]
Forum