Berbicara kepada wartawan secara virtual seusai diskusi tentang hak asasi manusia, perdamaian dan keamanan di Jenewa, Swiss, pada Selasa (12/12), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menunjukkan ironi yang terjadi di tengah peringatan 75 tahun Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, yang diwarnai dengan serangkaian serangan Israel ke Jalur Gaza.
"Tindakan Israel membunuh yang masyarakat sipil, merusak rumah sakit, tempat ibadah, dan kamp pengungsi, serta memberangus hak-hak dasar (rakyat) Palestina bukanlah sebuah tindakan bela diri. Tindakan ini tidak dapat dibenarkan dan jelas melanggar hukum humaniter internasional," kata Retno.
Ia mengatakan, negara mana saja yang berkomitmen menjadi pembela HAM tidak boleh diam dan berhenti memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan bagi bangsa Palestina.
Indonesia juga sangat menyesalkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang gagal mengesahkan rancangan resolusi mengenai gencatan senjata segera di Jalur Gaza pada Jumat (8/12), karena veto dari Amerika Serikat (AS). Hal ini, lanjut, Retno, mencerminkan kegagalan sistem multilateral yang sudah ketinggalan zaman. Ia juga mengajak semua negara untuk menolak penerapan standar ganda dalam penegakan HAM.
Retno menegaskan standar ganda adalah masalah terbesar dalam penegakan HAM. "Pihak-pihak sering mendikte kita mengenai HAM, justru menjadi pihak yang kini membiarkan Israel melanggar HAM (terhadap masyarakat Palestina)," ujar Retno, merujuk pada berbagai pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina, khususnya di Jalur Gaza.
Menurutnya proses perdamaian yang sesungguhnya harus segera dimulai untuk menuju solusi dua negara, dan mengatasi akar masalah Palestina secara menyeluruh.
AS Jelaskan Alasan Veto Resolusi Gencatan Senjata di DK PBB
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Minggu (10/12) berupaya menjelasan alasan veto resolusi gencatan senjata segera di Gaza. Menurutnya, “dengan Hamas yang masih tetap beroperasi, masih utuh, dan masih berniat mengulangi peristiwa 7 Oktober, lagi, lagi dan lagi, maka gencatan senjata akan melanggengkan masalah.”
Namun, saat menekankan pentingnya untuk tetap memberi dukungan dan senjata kepada Israel untuk mempertahankan diri, Blinken menegaskan bahwa hal itu bukan tanpa syarat.
“Sebagaimana negara-negara lain, aturan yang sama juga berlaku terhadap Israel. Termasuk cara menggunakan dan kebutuhannya, dan ada keharusan untuk menghormati hukum kemanusiaan internasional,” tegasnya.
Dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri yang membahas situasi HAM di Palestina, Retno sekali lagi menekankan bahwa apa yang sedang terjadi di Gaza merupakan pelanggaran berat HAM.
Pertemuan tersebut juga dihadiri menteri luar negeri dari Arab Saudi, Iran, Tunisia, Palestina, Bahrain, dan Wakil Menteri Luar Negeri Turki.
Pengamat: Jika Rusia dan China Setuju Solusi Dua Negara, Peluangnya Menguat
Pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia Yon Machmudi menilai sejumlah pertemuan menteri luar negeri ini menunjukkan bahwa solusi dua negara makin realistis untuk menjadi penyelesaian masalah Palestina-Israel ke depan. Sebelumnya, solusi dua negara ini tidak populer dan hanya didukung Indonesia dan sebagian kecil negara-negara anggota PBB.
Perang Israel-Hamas di Gaza, tambah Yon, membuat semua negara melihat solusi dua negara sebagai bahasa untuk negosiasi menuju perdamaian antara Palestina dan Israel. Dia melihat Rusia dan China juga mendukung Palestina menjadi negara merdeka.
Yang menjadi persoalan adalah apakah Israel setuju dengan solusi dua negara tersebut. Dari rekam jejaknya, Israel cenderung tidak mengakui dan tidak siap hidup berdampingan dengan Palestina sebagai sebuah negara.
"Saya kira (ada) hambatan dari internal negara Israel (untuk mencapai solusi dua negara). Israel belum bisa mengakui Palestina sebagai satu negara yang merdeka secara penuh," ujar Yon kepada VOA.
Menurutnya, jika Rusia dan China mau mendukung solusi dua negara maka peluangnya menguat. Apalagi jika AS, Inggris, dan Prancis juga berkomitmen serupa, maka akan lebih mudah memaksa Palestina dan Israel untuk berunding. Presiden AS Joe Biden dalam sebuah acara penggalangan dana untuk pemilihannya kembali mengisyaratkan dukungan pada solusi dua negara ini.
PBB Gelar Sidang Darurat
Sidang Majelis Umum PBB yang dilaksanakan pada Rabu (13/12) waktu Jakarta berhasil mengesahkan resolusi tentang gencatan senjata segera di Gaza. Dalam pemungutan suara, 153 negara menyetujui, sepuluh negara menolak, 23 negara abstain.
Namun keputusan Majelis Umum PBB tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk memaksa Israel menaati resolusi tersebut.
Israel melakukan serangan udara dan darat tanpa henti ke Gaza sejak 7 Oktober sebagai pembalasan atas serangan Hamas ke bagian selatan Israel yang menewaskan 1.200 orang. Hamas juga menculik sekitar 240 orang, yang separuhnya kini sudah dibebaskan, dengan imbalan pembebasan ratusan tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel dan pemberlakua gencatan senjata temporer.
Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikuasai Hamas, mengatakan hingga Rabu, sedikitnya 18.412 orang tewas akibat serangan Israel. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. [fw/em]
Forum