JUBA, SUDAN SELATAN —
John Kerry berkunjung ke ibukota Sudan Selatan, Juba, hari Jumat (2/5) sebelum kembali ke Addis Ababa. Menlu Amerika itu berusaha membantu mengakhiri kekerasan yang telah memaksa ratusan ribu warga sipil mengungsi dan kini terancam kelaparan luas.
Menlu John Kerry dan Presiden Kiir bertemu selama lebih dari satu jam hari Jumat (2/5) untuk merencanakan pembicaraan damai di ibukota Ethiopia pekan depan. Pembicaraan itu akan mengundang Riek Machar, yang katanya akan kembali dihubungi oleh John Kerry melalui telepon .
“Pertemuan antara Riek Machar dan Riek Machar sangat penting supaya mereka terlibat secara serius dalam menghentikan permusuhan, dan bagaimana perjanjian itu dapat ditambah dengan diskusi tentang pembentukan pemerintahan transisi,” kata Kerry.
Pertempuran yang paling sengit dimulai pada akhir bulan Desember, segera setelah pemerintahan Kiir menuduh Machar berusaha merebut kekuasaan.
Kerry mengatakan kedua tokoh tersebut harus mengecam serangan terhadap warga sipil yang katanya menunjukkan "tanda-tanda ke arah pembunuhan mengerikan yang menargetkan etnis, suku, dan kebangsaan tertentu" yang "menimbulkan sebuah tantangan sangat serius bagi masyarakat internasional terkait isu genosida."
Jika pembicaraan di Ethiopia dilaksanakan, wakil direktur organisasi Human Rights Watch di Washington Sarah Margon mengatakan seharusnya ada perhatian khusus bagi perlindungan warga sipil di Sudan Selatan.
“Pembicaraan di Addis Ababa ini bukan hanya menjadi perundingan politik terlepas dari apa yang terjadi di lapangan. Jelas pertempuran masih berlangsung. Dan kita perlu memikirkan bersama mengapa mereka bertempur, apa peran warga sipil. Yang jelas mereka tidak boleh terjebak di tengah-tengah pertempuran,” kata Sarah Margon.
Kerry mengatakan Amerika bekerja sama dengan para pemimpin regional dan Uni Afrika untuk mengerahkan paling tidak 2.500 tentara Afrika di Sudan Selatan "sesegera mungkin" untuk memisahkan pihak-pihak yang berseteru dan melindungi warga sipil di bawah payung PBB yang lebih kuat.
Pemerintahan Obama juga memberlakukan sebuah mekanisme sanksi terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi. Tapi larangan perjalanan dan pembekuan aset akan jauh lebih efektif jika bekerja sama dengan negara-negara tetangga seperti Ethiopia, Kenya, dan Uganda, yang menurut John Kerry hari Kamis "sepakat untuk memberlakukan sanksi”.
Sementara itu di ibukota Sudan Selatan, John Kerry juga bertemu dengan para pemimpin masyarakat sipil, pejabat PBB, dan perwakilan dari pihak-pihak yang terlantar akibat pertempuran.
Menlu John Kerry dan Presiden Kiir bertemu selama lebih dari satu jam hari Jumat (2/5) untuk merencanakan pembicaraan damai di ibukota Ethiopia pekan depan. Pembicaraan itu akan mengundang Riek Machar, yang katanya akan kembali dihubungi oleh John Kerry melalui telepon .
“Pertemuan antara Riek Machar dan Riek Machar sangat penting supaya mereka terlibat secara serius dalam menghentikan permusuhan, dan bagaimana perjanjian itu dapat ditambah dengan diskusi tentang pembentukan pemerintahan transisi,” kata Kerry.
Pertempuran yang paling sengit dimulai pada akhir bulan Desember, segera setelah pemerintahan Kiir menuduh Machar berusaha merebut kekuasaan.
Kerry mengatakan kedua tokoh tersebut harus mengecam serangan terhadap warga sipil yang katanya menunjukkan "tanda-tanda ke arah pembunuhan mengerikan yang menargetkan etnis, suku, dan kebangsaan tertentu" yang "menimbulkan sebuah tantangan sangat serius bagi masyarakat internasional terkait isu genosida."
Jika pembicaraan di Ethiopia dilaksanakan, wakil direktur organisasi Human Rights Watch di Washington Sarah Margon mengatakan seharusnya ada perhatian khusus bagi perlindungan warga sipil di Sudan Selatan.
“Pembicaraan di Addis Ababa ini bukan hanya menjadi perundingan politik terlepas dari apa yang terjadi di lapangan. Jelas pertempuran masih berlangsung. Dan kita perlu memikirkan bersama mengapa mereka bertempur, apa peran warga sipil. Yang jelas mereka tidak boleh terjebak di tengah-tengah pertempuran,” kata Sarah Margon.
Kerry mengatakan Amerika bekerja sama dengan para pemimpin regional dan Uni Afrika untuk mengerahkan paling tidak 2.500 tentara Afrika di Sudan Selatan "sesegera mungkin" untuk memisahkan pihak-pihak yang berseteru dan melindungi warga sipil di bawah payung PBB yang lebih kuat.
Pemerintahan Obama juga memberlakukan sebuah mekanisme sanksi terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi. Tapi larangan perjalanan dan pembekuan aset akan jauh lebih efektif jika bekerja sama dengan negara-negara tetangga seperti Ethiopia, Kenya, dan Uganda, yang menurut John Kerry hari Kamis "sepakat untuk memberlakukan sanksi”.
Sementara itu di ibukota Sudan Selatan, John Kerry juga bertemu dengan para pemimpin masyarakat sipil, pejabat PBB, dan perwakilan dari pihak-pihak yang terlantar akibat pertempuran.
