Menteri luar negeri Indonesia berencana terbang ke Myanmar hari Kamis (25/2) mendatang dalam kunjungan pertama seorang utusan asing yang diketahui, sejak kudeta militer 1 Februari 2021, sebuah dokumen pemerintah yang bocor menyebutkan, ketika tekanan Barat meningkat atas tindakan keras terhadap pengunjuk rasa.
Retno Marsudi akan tiba di ibukota Naypyitaw pada pagi hari dan berangkat beberapa jam kemudian, menurut surat dari Kementerian Perhubungan tertanggal 23 Februari yang dilihat oleh Reuters, dan dinilai otentik oleh seorang pejabat.
Retno menggalang dukungan di Asia Tenggara untuk pertemuan khusus mengenai Myanmar dan sejumlah sumber menyatakan Jakarta mengusulkan kawasan Asia itu mengirimkan sejumlah pemantau untuk memastikan para jenderal mengadakan "pemilihan yang adil dan inklusif".
Namun, proposal itu disambut dengan kemarahan oleh sejumlah pengunjuk rasa, yang menuntut pembebasan segera pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan pengakuan atas pemilihan November yang dimenangkan oleh partainya.
Ratusan pendemo berkumpul di luar kedutaan Indonesia di Yangon pada hari Selasa (23/2) untuk menyuarakan tentangan mereka terhadap proposal pemilu itu.
Pertemuan di Myanmar itu memicu sikap skeptis dari beberapa pengguna Twitter dan The Future Nation Alliance, sebuah kelompok aktivis berbasis di Myanmar, menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kunjungan Retno akan "sama saja dengan mengakui junta militer".
Kelompok aktivis itu menuntut para pejabat asing bertemu dengan Htin Lin Aung, perwakilan dari Komite Perwakilan Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), yang dibentuk oleh anggota parlemen yang digulingkan dan ditunjuk sebagai "satu-satunya pejabat yang bertanggung jawab untuk urusan luar negeri".
"Kami sangat menentang dan mengecam Indonesia karena mengirim utusan pemerintah ke Burma untuk berkomunikasi secara resmi dengan rezim kudeta," sebut pernyataan itu.
Seorang juru bicara kementerian luar negeri Indonesia menyampaikan Retno berada di Thailand dan kemungkinan melakukan perjalanan ke negara lain di kawasan setelah itu namun tidak dapat memastikan negara tertentu. Sebelumnya, ia menyebut pemilu baru bukanlah posisi Indonesia.
Langkah itu muncul sementara pemimpin junta baru menyerukan upaya bersemangat untuk menghidupkan kembali ekonomi yang terpuruk dan negara-negara Barat mempertimbangkan lebih banyak sanksi.
Pemogokan umum menutup sejumlah bisnis hari Senin (22/2) dan kerumunan besar berkumpul untuk mengecam kudeta militer 1 Februari 2021 sekaligus menuntut pembebasan Suu Kyi dan sekutunya, meskipun ada peringatan dari pihak berwenang bahwa konfrontasi itu dapat menimbulkan korban jiwa. [mg/jm]
