Menteri Pertanian Suswono mengatakan Senin (18/8) bahwa program swasembada beberapa komoditas yang ditargetkan akan dicapai selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gagal.
Suswono mengatakan, kemungkinan yang akan tercapai adalah komoditas beras karena hingga saat ini stok beras nasional mengalami surplus, sementara komoditas lain seperti gula dan kedelai dipastikan gagal.
“Ada beberapa prasyarat yang memang harus dipenuhi untuk bisa mencapai swasembada. Pertama, ketersediaan lahan, bahwa untuk menambah produksi untuk tebu saja misalnya untuk swasembada gula paling tidak minimal 350 ribu hektar, kemudian juga ditambah dengan revitalisasi pabrik gula, dan juga penambahan pabrik gula baru," ujarnya.
"Adapun untuk kedelai paling tidak minimal 500 ribu hektar tambahannya, di samping tentu juga ada jaminan harga yang menguntungkan petani. Kebetulan dua-duanya ini faktanya tidak terealisasi karena BPN (Badan Pertanahan Nasional) kewalahan menangani problem lahan-lahan terlantar. Yang seharusnya itu bisa mengimbangi adanya koversi lahan yang begitu masif, kita defisit lahan minimal 60 ribu hektar per tahun."
Selain beras, gula dan kedelai, komoditas lain yang menjadi target swasembada adalah jagung dan daging sapi yang menurut Suswono, juga sulit tercapai.
Direktur lembaga kajian ekonomi, INDEF, Enny Sri Hartati berpendapat, lemahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam pemerintahan saat ini mengakibatkan tidak tercapainya swasembada.
Kementerian Pertanian, BPN serta lembaga terkait lainnya, ujarnya, harus punya kemauan politik meningkatkan pertanian di dalam negeri. Ia mengingatkan, selain mampu menjaga ketahanan pangan, sektor pertanian yang dikelola dengan baik akan menciptakan lapangan kerja, menekan angka kemiskinan hingga pada akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya pemerintahan mendatang harus mendesain ulang program pangan nasional.
“Memang betapa mahalnya koordiansi yang ada di negara yang namanya NKRI walaupun di sana ada kebijakan otonomi daerah, bahkan antar sektor, mestinya nggk ada ego sektoral dan ego regional. Nah, ini yang harus didesain menyelesaikan persolan itu," ujar Enny.
Dalam RAPBN 2015, alokasi anggaran untuk Kementerian Pertanian sebesar Rp 15,8 trilyun. Selain itu pemerintah juga menganggarkan Rp 35,7 trilyun untuk subsidi pupuk, dan Rp 939,4 milyar untuk subsidi benih. Angka-angka tersebut mengalami kenaikan dibanding anggaran 2014.
