Menteri Keuangan Amerika Timothy Geithner telah mendesak Dana Moneter Internasional (IMF) agar secara resmi mengangkat penjabat direktur IMF, selagi Dominique Strauss-Kahn ditahan atas tuduhan melakukan percobaab perkosaan dan kejahatan-kejahatan lain.
Sewaktu berbicara dalam sebuah acara di Kota New York hari Kamis, Geithner menjadi salah seorang pejabat keuangan internasional yang belakangan ini mengemukakan tentang Strauss-Kahn dan masa depan IMF.
Menteri Keuangan Austria Maria Fekter mengatakan Strauss-Kahn seharusnya mengundurkan diri guna menghindarkan kerusakan IMF. Menteri Keuangan Spanyol Elena Salgado menyatakan bersimpati pada perempuan yang diduga hendak diperkosa.
Para pejabat Tiongkok dan Brazil mengusulkan agar pemimpin IMF berikutnya berasal dari luar Eropa. Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan para pemimpin dunia hendaknya jangan menghakimi Strauss-Kahn. Tetapi ia menambahkan bahwa Eropa memiliki calon-calon yang baik sebagai pengganti Strauss-Kahn.
Managing Director IMF itu dituduh berusaha hendak memerkosa dan melakukan tindak kejahatan seksual terhadap seorang pramuwisma di sebuah hotel mewah di New York. Ia membantah tuduhan itu.
Strauss-Khan saat ini berada di penjara Kota New York dimana para petugas mengambil langkah pencegahan untuk menghindari kemungkinan ia melakukan bunuh diri. Seorang hakim New York telah menolak permohonan pembebasannya dengan jaminan karena ia dinilai bersiko kabur. Strauss-Khan akan kembali ke pengadilan hari Jumat.
Sementara itu, Menteri Keuangan Afrika Selatan menyerukan agar ketua Dana Moneter Internasional atau IMF berikutnya berasal dari negara berkembang.
Pravin Gordhan mengatakan Rabu bahwa kandidat seperti itu akan memastikan kepentingan negara maju dan negra berkembang tercemin dalam kebijakan-kebijakan IMF. Gordhan mengatakan, ada beberapa calon yang layak, namun ia tidak mendaftar nama-nama mereka.
Mantan menteri keuangan Afrika Selatan, Trevor Manuel, telah digembar-gemborkan media sebagai salah satu kandidat yang mungkin.
Posisi Kepala IMF biasanya dipegang Eropa sejak organisasi itu didirikan pada tahun 1945. Negara-negara besar yang sedang bangkit, seperti Tiongkok, menyatakan sudah saatnya mempertimbangkan kembali pengaturan itu.
