Pertemuan para menteri keuangan negara-negara G20 di Kota Fukuoka, Jepang, Sabtu (8/6), sepakat ada kebutuhan mendesak untuk memastikan agar perusahaan-perusahaan besar membayar pajak selayaknya dan menopang ekonomi di tengah melambannya pertumbuhan ekonomi global.
Menteri Keuangan Jepang Taro Aso mengatakan jangan sampai ada "pihak yang kalah" karena reformasi, yang katanya bisa jadi paling signifikan dalam satu abad.
Taro Aso mengatakan, "Kesepakatan antara 130 negara anggota kemungkinan memerlukan tatanan yang tidak membuat pihak-pihak kalah, sehingga tidak ada negara yang menderita dampak kerugian yang besar karena perubahan peraturan."
Ia menambahkan, "Keterlibatan dan dukungan politik kami juga diperlukan guna membantu mencapai kesepakatan yang melampaui masalah teknis. Kita semua sekarang menghadapi titik balik, ini bisa menjadi reformasi terbesar dari kerangka kerja internasional yang telah lama terbentuk dalam lebih dari 100 tahun."
Para menteri keuangan sedang mempertimbangkan sebuah kebijakan pajak baru berdasarkan besarnya nilai bisnis yang dijalankan sebuah perusahaan di suatu negara, bukan berdasarkan lokasi markasnya. Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan seharusnya tidak ada perbedaan antara pasar dan perusahaan yang menjual secara online lewat inventaris mereka sendiri.
"Masalah kehadiran fisik, saya pikir kita perlu melihat model-model bisnis dan memastikan mereka diperlakukan dengan adil. untuk kedua bisnis model digital atau online dan kemudian melihat pengaruh pada perusahan-perusahaan tradisional. Dan saya pikir, perbedaan antara pasar dan perusahaan yang menjual secara online melalui inventaris mereka sendiri tidak ada perbedaan dalam membayar pajak. Jika kita melihat tantangan ini, kita memerlukan dasar yang adil dan konsisten di seluruh bisnis," ujar Mnuchin.
Meskipun para menteri keuangan baik dari negara kaya dan berkembang berbeda pendapat mengenai beberapa hal, mereka sepakat mengenai perlunya untuk merevisi sistem perpajakan yang berlaku sekarang ini.
G20, kelompok 20 ekonomi terbesar di dunia, telah menugaskan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) untuk memperbaiki sistem perpajakan. Selama ini sistem itu dimanfaatkan oleh beberapa raksasa internet, seperti Facebook dan Amazon, di wilayah yurisdiksi dengan pajak rendah seperti Irlandia dan nyaris tidak membayar pajak di negara-negara lain di mana mereka mendapat keuntungan besar. [vm]
