Menteri Luar Negeri Irak mengajukan tuntutan pemerintahnya, pada Selasa (26/7), ke Dewan Keamanan PBB. Ia meminta penarikan pasukan Turki dari wilayah Irak, menyusul serangan mematikan di sebuah resor wisata yang Irak tuduh serangan tersebut dilakukan oleh pasukan Turki.
"Kami mengecam kehadiran pasukan militer Turki yang ilegal di wilayah Irak," kata Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein kepada anggota dewan. Hussein melakukan perjalanan ke New York untuk menghadiri pertemuan darurat dewan keamanan.
Pertemuan tersebut digelar menyusul serangan yang terjadi di sebuah resor di provinsi yang dikuasai oleh Kurdi, Dohuk, pada 20 Juli lalu. Serangan tersebut menewaskan sembilan warga sipil, termasuk tiga orang anak.
Baghdad menyalahkan Ankara dan menuntut kompensasi serta penyelidikan internasional. Turki sendiri telah membantah bahwa pihaknya dibalik serangan itu, yang terjadi di sepanjang wilayah perbatasannya dengan wilayah Kurdistan Irak. Turki mengatakan militan dari Partai Pekerja Kurdistan atau PKK, yang pihaknya anggap sebagai kelompok teroris, yang melakukannya.
"Mari kita perjelas: kedaulatan dan integritas wilayah Irak dilanggar oleh organisasi teroris, bukan oleh Türki," kata Wakil Duta Besar PBB Öncü Keçeli, merujuk pada negaranya dengan nama Turki. Militer PKK membantah melakukan serangan itu dan menyalahkan Turki.
Menteri luar negeri Irak mengatakan, sebuah komite nasional dibentuk untuk menyelidiki serangan itu. Penyelidikan itu mengumpulkan bukti di lokasi, termasuk pecahan senjata yang digunakan, yang katanya ditentukan dari jenis yang digunakan oleh pasukan Turki yang beroperasi di daerah tersebut.
Hussein meminta Dewan Keamanan untuk mengambil resolusi yang memaksa Turki untuk menarik semua pasukan militernya dari Irak. Ia mengatakan kepada wartawan, ada sekitar 4.000 orang yang beroperasi tanpa persetujuan Irak. [ps/rs]
Forum