Pemimpin komite yang ditugaskan menyusun konstitusi baru Tunisia, Sadok Belaid, pada Rabu (25/5), mengatakan ia akan melangkah maju bersama siapapun yang bersedia ikut dalam panel.
Ia mengatakan hal tersebut setelah beberapa akademisi terkemuka menolak untuk bergabung dalam panel pembentukan konstitusi baru, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa restrukturisasi sistem politik tidak akan mendapat dukungan konsensus secara luas.
Melalui dekrit yang terbit pada minggu lalu, Presiden Tunisia Kais Saied menunjuk Sadok Belaid, seorang profesor ilmu hukum, untuk memimpin komite penasihat yang mencakup dekan hukum dan ilmu politik, tanpa mengikutsertakan partai-partai politik di dalam proses konstitusional tersebut.
Para akademisi, pada Selasa (24/5), menolak penunjukan mereka ke dalam anggota panel di tengah meluasnya penentangan akan rencana restrukturisasi tersebut.
“Siapapun yang hadir itu sudah cukup,” kata Belaid kepada TV pemerintah.
Pada minggu ini, serikat pekerja UGTT juga menolak ambil bagian dalam dialog terbatas tentang reformasi politik yang diusulkan oleh presiden.
Saied, yang mengambil alih kekuasaan eksekutif dan membubarkan parlemen serta memerintah lewat dekrit, telah mengatakan bahwa ia akan mengganti konstitusi demokratis yang dibuat pada 2014 dengan konstitusi baru melalui proses referendum yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli. Ia juga akan menyelenggarakan pemilihan parlemen baru pada Desember mendatang.
Partai-partai politik besar Tunisia telah mengatakan akan menentang keputusan Saied yang mengucilkan mereka dari reformasi politik, termasuk merancang konstitusi baru. Mereka menuduh sang presiden hendak mengonsolidasikan kekuasaan yang bersifat otokratik. [jm/ka]
