Kesiapan pelabuhan menjadi syarat penting untuk mendukung terlaksananya “tol laut,” sementara pemerintah daerah didorong untuk ikut menciptakan perekonomian baru melalui potensi yang dimiliki.
Peningkatan kapasitas pelayanan pelabuhan menjadi prioritas yang harus dikerjakan pemerintah, untuk menunjang tercapainya program “tol laut” yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia.
Menurut Kepala Humas PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III, Edi Priyanto, modernisasi melalui penyediaan alat bantu bongkar-muat kapal yang modern, akan mendukung terlaksananya program “tol laut” yang menghendaki alur distribusi barang berjalan dengan lancar dan cepat.
“Dua puluh empat 'tol laut' ini diharapkan memiliki fasilitas yang kurang lebih sama, jangan sampai pelabuhan yang dijadikan 'tol laut' tidak punya alat dan fasilitas yang memadai untuk bongkar muat, termasuk di Kupang (Nusa Tenggara Timur), Kupang itu kita relokasi dari Nilam (Tanjung Perak Surabaya) crane-nya, meskipun di sana kapasitasnya baru sekitar 60.000 twenty equivalent units (TEUs)," kata Edi Priyanto, Kepala Humas PT. Pelindo III.
"Idealnya kita memasang crane itu adalah kalau throughput (kapasitas)-nya sudah 100.000 TEUs, tapi kita sudah melakukan itu sebelum 100.000 TEUs, ini untuk mempercepat tadi bongkar muat. Nah itu adalah untuk mewujudkan tadi, bagaimana terjadi konektivitas antar pelabuhan, sehingga bongkar muat lancar, kapal itu cepat segera keluar dari pelabuhan,” lanjutnya.
Direktur Keuangan dan Umum, PT. Terminal Teluk Lamong, Hariyana mengatakan, Pelabuhan Teluk Lamong di Surabaya, telah menerapkan transaksi elektronik atau e-transaction yang merupakan satu-satunya di Indonesia. Sistem ini untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan di pelabuhan, selain modernisasi pelabuhan dengan penambahan peralatan bongkar muat di 24 pelabuhan “tol laut” di Indonesia.
“Permohonan, kemudian pembayaran, kemudian cetak nota, sama juga informasi mengenai berapa sih yang sudah dibongkar muatannya, itu bisa diakses melalui aplikasi yang disediakan. (Manfaatnya) Pertama, efisiensi cost dari pengguna jasa, pengguna jasa tidak perlu punya pegawai untuk datang ke kantor saya, tidak perlu cost transportasinya ke tempat saya, semua bisa dikerjakan lewat dari kantor langsung saja,” kata Hariyana, Direktur Keuangan dan Umum, PT. Terminal Teluk Lamong.
Program “tol laut” pemerintah yang bertujuan mempercepat alur distribusi barang dan jasa, diapresiasi oleh Prof. Mukhtasor, pakar maritim dari Jurusan Teknik Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Prof. Mukhtasor mengatakan, upaya membangun “tol laut” harus diimbangi upaya pemerintah daerah menciptakan pusat ekonomi baru di daerah, sehingga pembangunan pelabuhan “tol laut” menjadi terintegrasi dengan pembangunan ekonomi daerah.
“Sistem logistik diperbaiki, supaya arus barang dan jasa lancar, berarti istilahnya “tol laut” itu. Tetapi di sisi yang lain daerah juga harus kreatif, menangkap peluang-peluang yang ada dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di daerah masing-masing, sehingga keunggulan-keunggulan di daerah masing-masih itu bisa muncul, dan kemudian dengan lancarnya logistik dan transportasi tadi, itu akan mempercepat mereka meningkatkan perekonomian baru di tempat mereka,” kata Prof. Mukhtasor.
Pembangunan pusat ekonomi baru kata Prof. Mukhtasor, dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi daerah yang memiliki sumber daya yang terkait dengan maritim, seperti pengembangan energi panas laut, arus laut, serta gelombang laut. Pengembangan energi baru dan terbarukan ini akan memunculkan industri yang ikut menopang perekonomian daerah, selain keberadaan pelabuhan “tol laut.”
“Daerah-daerah seperti Maluku, Halmahera Timur, itu bisa dikembangkan pusat pengembangan panas laut disana, energi panas laut, kemudian air laut dalam karena disana ada palung-palung yang dalam. Air laut dalam, kemudian pengolahan sumber daya air laut dalam itu untuk industrinya bisa dibuat, dan itu saya kira pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian kalau arus laut kayak di NTT, kemudian di daerah Mentawai, Sumatera Barat untuk gelombang laut, itu cara-cara daerah bisa membuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” jelasnya.
Sementara itu Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, program “tol laut” Presiden Joko Widodo akan didukung dengan dioperasikannya pelabuhan-pelabuhan kecil di daerah sebagai pelabuhan pendukung. Seperti pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo, yang akan dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pelabuhan perdagangan antar provinsi.
“Supaya kapal-kapal perdagangan antar negara atau antar pulau, Tanjung Perak kan perdagangan antar negara nih sudah, nanti kalau ini ramai dan kemudian meluber kita kan bisa nadahin (menampung), karena perdagangan antar provinsi di Jawa Timur ini, Jawa Timur ini kuat perdagangan antar provinsi, dan kita surplus,” kata Sri Untari Bisowarno. [pr/lt]
