Militer Burkina Faso telah merebut kekuasaan di negara Afrika Barat itu dan mengumumkan seorang Jenderal akan menjadi pemimpin baru. Brigadir Jenderal Gilbert Diendere akan memimpin "Dewan Nasional untuk Demokrasi". Diendere adalah sekutu lama mantan presiden Blaise Compaore, yang digulingkan dalam pemberontakan rakyat tahun lalu.
Pejabat militer di Burkina Faso mengatakan bahwa pejabat interim Presiden Michel Kafando telah dilengserkan dari jabatannya dan pemerintahannya telah dibubarkan.
Pengumuman tersebut dikeluarkan oleh Lt. Col. Mamadou Bamba melalui siaran televisi pemerintah, Kamis (17/9). Bamba mengatakan bahwa militer telah mengambil alih kekuasaan "Dewan Nasional untuk Demokrasi" untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang "inklusif dan demokratis".
Sementara itu, di jalanan ibukota Ouagadougou, terdengar tembakan-tembakan sporadis, seperti sehari sebelumnya -- suara tentara-tentara yang berupaya menghalangi para pengunjuk rasa untuk berkumpul.
Pernyataan tersebut dikeluarkan sehari setelah para anggota pengawal presiden yang mendukung presiden terguling Blaise Compaore memaksa masuk ke dalam rapat kabinet dan menangkap Presiden Interim Kafando, Perdana Menteri Yacouba Isaac Zida, dan para menteri lainnya.
Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menuntut pembebasan segera para sandera Rabu (16/9), mengutuk penahanan tersebut. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan dia marah dan menyebut hal tersebut sebagai "pelanggaran terang-terangan" terhadap konstitusi Burkina Faso.
Para saksi mata mengatakan tentara memasang barikade di sekitar istana presiden. Tembakan meletus beberapa jam kemudian, pada saat tentara yang mendukung para penculik tersebut berupaya membubarkan para pengunjuk rasa di luar istana. Belum jelas apakah ada korban jiwa dalam kudeta ini.
Presiden Compaore, yang memerintah Burkina Faso selama 27 tahun , mengundurkan diri Oktober tahun lalu di tengah protes atas rencananya untuk mengubah konstitusi, sehingga ia bisa memperpanjang masa jabatannya.
Pemerintahan transisi Burkina Faso telah menjadwalkan untuk mengadakan pemilihan umum pada tanggal 11 Oktober. Masa transisi ini ditandai dengan ketegangan antara pemerintah interim dengan pasukan pengawal presiden yang setia terhadap Compaore, yang dikenal sebagai RSP.
Komisi rekonsiliasi nasional Burkina Faso telah menyerukan dibubarkannya RSP, yang mereka sebut sebagai "tentara di dalam tentara".
