Militer Thailand menyatakan keadaan darurat militer akan tetap diberlakukan hingga perdamaian dan ketertiban pulih, setelah protes anti-pemerintah selama berbulan-bulan yang kadang-kadang menimbulkan korban.
Panglima Angkatan Darat Jenderal Prayuth Chan-Ocha pada Selasa (20/5) tampil di televisi, dan mengatakan bahwa ia menetapkan keadaan darurat militer itu untuk mengakhiri kebuntuan politik dan mencegah kekerasan setelah Mahkamah Agung Thailand memberhentikan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra karena menyalahgunakan kekuasaan.
Para pejabat militer membantah telah melakukan kudeta. Mereka meyakinkan rakyat bahwa pemerintah berjalan penuh sesuai konstitusi.
Tetapi sumber-sumber pemerintah Thailand memberitahu VOA bahwa dekrit militer itu membuat pemerintah sipil tidak berdaya.
PBB dan Gedung Putih mendesak semua pihak di Thailand agar menyelesaikan krisis secara damai dan menghormati demokrasi.
Panglima Angkatan Darat Jenderal Prayuth Chan-Ocha pada Selasa (20/5) tampil di televisi, dan mengatakan bahwa ia menetapkan keadaan darurat militer itu untuk mengakhiri kebuntuan politik dan mencegah kekerasan setelah Mahkamah Agung Thailand memberhentikan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra karena menyalahgunakan kekuasaan.
Para pejabat militer membantah telah melakukan kudeta. Mereka meyakinkan rakyat bahwa pemerintah berjalan penuh sesuai konstitusi.
Tetapi sumber-sumber pemerintah Thailand memberitahu VOA bahwa dekrit militer itu membuat pemerintah sipil tidak berdaya.
PBB dan Gedung Putih mendesak semua pihak di Thailand agar menyelesaikan krisis secara damai dan menghormati demokrasi.
