Kementerian Luar Negeri Moldova, Sabtu (2/3), mengatakan Rusia tidak memiliki kewenangan untuk membicarakan masalah demokrasi. Pernyataan ini muncul seiring meningkatnya ketegangan antara kedua negara menyusul permintaan bantuan dari wilayah Transnistria yang memisahkan diri di Moldova kepada Moskow.
Pada awal pekan ini, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan bahwa pemerintah Moldova mengikuti jejak Kyiv setelah Transdniestria meminta bantuan dari Moskow untuk mengatasi tekanan yang dirasakan terhadap perekonomiannya oleh pemerintah Moldova. Pemerintah Chisinau menganggap pernyataan tersebut sebagai upaya propaganda.
“Menteri Lavrov dan rezim Kremlin tidak memiliki hak moral untuk memberi ceramah tentang demokrasi dan kebebasan,” kata Kementerian Luar Negeri Moldova dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Sabtu.
“Sebuah negara yang memenjarakan politisi oposisi dan membunuh mereka, menyerang negara tetangganya secara tidak wajar, tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepada dunia selain darah dan penderitaan.”
Pada Sabtu, warga Rusia antre untuk meletakkan bunga di kuburan Alexei Navalny, yang merupakan kritikus terkemuka Presiden Vladimir Putin di Rusia. Navalny meninggal pada usia 47 tahun di sebuah koloni hukuman di Arktik pada 16 Februari. Para pendukungnya yakin Navalny tewas karena dibunuh.
Kematian Navalny terjadi hampir dua tahun setelah Moskow melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina, sebuah perang yang tidak akan berakhir dan menyebabkan warga sipil terus tewas.
Invasi Rusia ke Ukraina menimbulkan kekhawatiran bahwa Moskow mungkin berusaha melancarkan serangan ke arah barat melalui bagian selatan Ukraina menuju wilayah yang memisahkan diri, Transdniestria. Wilayah ini diyakini memiliki populasi sekitar 220.000 warga Rusia.
Hubungan antara Moldova dan Rusia juga memburuk karena pemerintah Chisinau mengambil sikap pro-Eropa dan menuding Moskow berusaha mengganggu stabilitas negara tersebut.
“Kami sedang membangun masa depan Eropa sehingga semua warga negara kami, tanpa memandang bahasa dan etnis, hidup dalam damai dan sejahtera,” kata Kementerian Luar Negeri Moldova pada Sabtu. [ah/ft]
Forum