Menanggapi surat itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyatakan bahwa keputusan mahkamah itu “tidak ada artinya” bagi Rusia.
“Majelis Pra-Peradilan II Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan dua surat perintah penangkapan untuk Letnan Jenderal Sergei Kobylash, komandan Penerbangan Jarak jauh Angkatan Bersenjata Rusia, dan Laksamana Viktor Sokolov, komandan Armada Laut Hitam Federasi Rusia,” demikian pernyataan Karim Khan, jaksa penuntut International Criminal Court (ICC), alias Mahkamah Pidana Internasional, pada Selasa (5/3) lalu.
Keduanya diburu atas kejahatan perang karena menargetkan serangan ke objek sipil (semua objek yang bukan sasaran militer). Serangan tersebut menyebabkan kerugian besar yang tak terduga bagi warga sipil, kerusakan objek sipil, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova dalam sebuah konferensi pers pada Rabu (6/3) menyatakan keputusan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk kedua komandan tinggi itu “tidak ada artinya” bagi Rusia.
“Saya hanya ingin mengingatkan kalian bahwa Rusia dan banyak negara lainnya tidak berpartisipasi dalam apa yang disebut ‘mahkamah’ ini. Terlepas dari segala pernyataan yang dilontarkan (mereka), saya tegaskan, lembaga ini tidak ada artinya bagi kami dan tidak sah secara hukum,” tegas Zakharova.
Zakharova juga menekankan bahwa Rusia tidak mengakui otoritas Mahkamah Pidana Internasional.
Ini adalah kedua kalinya Mahkamah Pidana Internasional mengumumkan secara terbuka surat perintah penangkapan yang terkait dengan perang Rusia dan Ukraina. Pada Maret 2023, mahkamah itu juga mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin atas kejahatan perang, dan menuduhnya bertanggung jawab atas penculikan anak-anak dari Ukraina.
Menurut pihak mahkamah, para hakim yang telah meninjau bukti-bukti dari jaksa penuntut mengatakan bahwa ada “alasan kuat untuk mempercayai” bahwa kedua komandan itu bertanggung jawab atas “serangan rudal terhadap infrastruktur listrik Ukraina yang dilancarkan pasukan militer (Rusia) di bawah komando mereka” sejak 10 Oktober 2022 hingga setidaknya 9 Maret 2023.
“Selama periode tersebut, ada dugaan penyerangan terhadap sejumlah pembangkit listrik dan gardu listrik oleh angkatan bersenjata Rusia di beberapa lokasi di Ukraina,” ungkap mahkamah itu.
Pasukan militer Rusia telah berulang kali menarget infrastruktur Ukraina sejak invasinya lebih dari dua tahun yang lalu.
Para blogger perang Rusia melaporkan bahwa Sokolov telah dipecat dari jabatannya bulan lalu, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak militer Rusia. Laporan pemecatan Sokolov ini mengemuka setelah hilangnya kapal serbu amfibi Rusia dan korvet rudal yang ditenggelamkan pesawat nirawak Ukraina bulan lalu.
Kecil kemungkinan bahwa salah satu dari kedua tersangka akan diserahkan untuk diadili di Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag, Belanda. Rusia bukanlah anggota mahkamah itu, tidak mengakui yurisdiksinya, dan menolak untuk menyerahkan para tersangka yang didakwa oleh pihak mahkamah.
Pihak mahkamah tidak merilis rincian isi surat perintah tersebut “demi melindungi para saksi dan menjaga kelancaran penyelidikan”. [br/jm]
Forum