Muhammad Yunus Kembali ke Bangladesh untuk Pimpin Pemerintah Sementara

Pemenang hadiah Nobel Muhammad Yunus hari Kamis (8/8) kembali ke Bangladesh untuk memimpin pemerintah sementara, setelah pengunduran diri dan kepergian mantan PM Sheikh Hasina.

Yunus, 84, mendarat di Bandara Internasional Hasrat Shahjalal, Dhaka, dengan penerbangan dari Paris. Ia disambut oleh pemimpin militer negara itu, Jenderal Waker-Uz-Zaman, dan para pejabat tinggi militer lainnya. Ia menerima karangan bunga dari para pendukungnya.

Yunus dijadwalkan diambil sumpahnya sebagai kepala pemerintahan interim Bangladesh pada Kamis malam.

“Hari ini adalah hari yang agung bagi kita,” kata Yunus dalam konferensi pers di bandara. “Bangladesh telah menciptakan hari kemenangan baru. Bangladesh memperoleh kemerdekaan yang kedua,” katanya.

Pengangkatan Yunus oleh pimpinan militer itu menyusul kerusuhan yang mendorong pengunduran diri dan kepergian mantan PM Sheikh Hasina.

Kerusuhan dimulai dengan protes menentang sistem kuota kerja oleh pemerintah dan kemudian berubah menjadi tentangan lus terhadap masa jabatan panjang Hasina, yang ditandai dengan tuduhan pelanggaran HAM dan kecurangan dalam pemilu.

Lebih dari 300 orang tewas dalam pekan-pekan pertama unjuk rasa.

Zaman mengatakan dalam pidato di televisi hari Rabu bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan baru-baru ini akan dituntut pertanggungjawaban.

Presiden Mohammed Shahabuddin, yang menduduki jabatan seremonial itu, membubarkan parlemen pada hari Selasa. Langkah ini memuluskan jalan bagi Yunus untuk memimpin pemerintah sementara, meskipun jadwal pemilu baru masih belum jelas.

Yunus, seorang ekonom dan bankir yang meraih Hadiah Nobel Perdamaian 2006 atas karyanya mengenai kredit mikro melalui Bank Grameen, mendapat pengakuan berkat upaya-upayanya mengurangi kemiskinan melalui kredit kecil.

Dalam pernyataan pertamanya sejak diangkat, Yunus memuji para mahasiswa atas peran mereka dalam protes belakangan ini dan mendesak agar situasi tenang. Ia menekankan perlunya menghindari kekerasan lebih lanjut dan berfokus pada pembangunan kembali negara.

Sementara negara itu beralih ke pemerintahan sementara, Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) mengadakan rapat umum di Dhaka. Rapat umum itu dipimpin oleh mantan PM Khaleda Zia, yang baru-baru ini dibebaskan dari tahanan rumah.

Zia, yang menjabat perdana menteri dari 2001 hingga 2006, divonis bersalah melakukan korupsi pada 2018 dan dijatuhi hukuman penjara 17 tahun. Partainya mengklaim tuduhan itu bermotif politik.

Para pendukung berkumpul untuk mengikuti rapat umum BNP di daerah Naya Paltan, Dhaka, beberapa jam sebelum acara dimulai, mencerminkan perubahan situasi politik di sana.

Mantan PM Hasina, 76, dipilih kembali untuk masa jabatan keempat pada Januari lalu, tetapi pemilihan itu menghadapi kritik karena dianggap cacat. AS dan Inggris mengecam hasil pemilu tersebut. [uh/ab]