Skema liberalisasi visa Uni Eropa yang telah lama ditunggu-tunggu, yang memungkinkan warga negara Kosovo melakukan perjalanan ke zona tanpa batas Eropa tanpa visa, akan mulai berlaku pada Senin, 1 Januari 2024.
Aturan baru ini, yang mulai berlaku tepat tengah malam pergantian tahun, memungkinkan warga Kosovo untuk melakukan perjalanan ke zona Schengen bebas paspor tanpa visa selama 90 hari, dalam periode 180 hari.
Kosovo, yang berpenduduk 1,8 juta jiwa, merupakan negara terakhir dari enam negara di Balkan Barat yang mendapatkan keringanan itu.
Di Pristina, reformasi ini dianggap sebagai langkah lain menuju pengakuan penuh dan dorongan bagi ambisi Kosovo, yang memproklamasikan kemerdekaannya pada 2008 untuk bergabung dengan Uni Eropa.
Menurut Komisi Eropa, badan eksekutif Uni Eropa, Kosovo pada tahun 2018 telah memenuhi semua kriteria yang diperlukan untuk bebas visa, termasuk manajemen perbatasan dan migrasi. Namun, persetujuan tersebut tertahan oleh Prancis dan Belanda, yang khawatir akan kemungkinan terjadinya gelombang migrasi baru, serta lima anggota Uni Eropa lainnya, yaitu: Siprus, Yunani, Rumania, Slovakia, dan Spanyol. Kelima negara ini tidak mengakui kemerdekaan Kosovo dari Serbia, begitu pula dengan Serbia.
Sebelum Uni Eropa mencabut aturan visa bagi Kosovo, pemegang paspor Kosovo dapat melakukan perjalanan tanpa visa hanya ke-14 negara di seluruh dunia.
Selama beberapa bulan terakhir, pemerintah di Pristina telah melakukan kampanye kesadaran publik yang mendesak masyarakat untuk tidak menyalahgunakan kebebasan bepergian dengan mencari pekerjaan di Uni Eropa.
Perdana Menteri Albin Kurti, yang memimpin sendiri kampanye tersebut, pada Senin (1/1) akan berpidato di hadapan kelompok warga Kosovo pertama yang akan melakukan perjalanan dari bandara Pristina ke Uni Eropa tanpa visa. [em/ft]
Forum