Selain memilih anggota DPR dan Senat Amerika, pemilu paruh waktu 6 November lalu juga meminta pendapat warga Amerika tentang sejumlah isu, yang berbeda-beda di setiap negara bagian.
Di negara bagian Nevada, warga memutuskan untuk mencabut pajak untuk produk-produk perawatan kebersihan feminin atau dikenal dengan julukan “pink tax.” Nevada menjadi negara bagian kesepuluh yang mencabut pajak untuk produk-produk kebersihan feminin atau “pink tax” mulai Januari 2019 ini.
Lebih dari 56,9 persen warga menilai pengenaan pajak itu diskriminatif karena produk-produk seperti pembalut, tampon, sabun pembersih dan lain-lain itu merupakan kebutuhan primer yang tidak dapat dihindari oleh perempuan. Hampir setiap perempuan memerlukan produk-produk ini selama satu minggu setiap bulan, selama sedikitnya 30 tahun.
Pemerintah negara bagian Nevada selama ini mengenakan pajak 6,85 persen pada produk-produk tersebut.
Ada lima negara bagian yang sama sekali tidak pernah mengenakan “pink tax” yaitu Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire dan Oregon.
Sedangkan sembilan negara bagian yang baru-baru ini mencabut “pink tax” ini yaitu Minnesota, Illinois, Nevada, Pennsylvania, New York, Massachusetts, Maryland, New Jersey, Connecticut dan Florida.
Tujuh negara bagian lain masih memperjuangkan pencabutan pajak serupa, antara lain Nebraska, Virginia dan Arizona.
Salah seorang warga Indonesia yang tinggal di Las Vegas, Nevada, Lia Yasmin, tidak tahu jika “pink tax” sudah dicabut, tetapi menyambut baik hal ini.
“Jujur saja saya tidak tahu karena terakhir membeli produk ini November lalu saya belum ngeh. But it’s good karena produk feminine ini kebutuhan penting setiap bulan, sementara laki-laki gak perlu kebutuhan ini," ujar Lia.
"Penghapusan pajak ini sekaligus menunjukkan persamaan hak bagi kita kaum perempuan. Karena, kenapa juga kita harus membayar lebih untuk kebutuhan primer atau utama kita sehari-hari?,” kata Lia menambahkan.
"Pink Tax" Dinilai Setara dengan Produk Sejenis Bagi Pria
Pengenaan pajak pada produk-produk kebersihan feminin ini bervariasi di setiap negara bagian, biasanya disamakan dengan pajak atas barang yang tidak penting.
Mereka yang menentang pencabutan pajak sebelumnya menilai produk kebersihan feminin ini setara dengan produk yang sama bagi laki-laki, misalnya kondom. Tetapi, mereka yang mendukung menilai hal ini tidak setara karena menstruasi adalah isu biologis dan penggunaan produk-produk kebersihan itu merupakan suatu keharusan, bukan pilihan.
“Iya, ini jelas beda dengan kebutuhan laki-laki. Pembalut, misalnya, merupakan kebutuhan mendasar. Kita perempuan tidak bisa menolak karena akan keluar dengan sendirinya. Tetapi kebutuhan kondom pada laki-laki misalnya, itu kan by choice, bukan suatu keharusan buat mereka,” tambahnya.
$100/Tahun untuk Produk Feminin
Pemberlakuan pajak antara empat hingga sembilan persen terhadap produk-produk kebersihan feminin selama ini dinilai tidak adil dan melukai perempuan.
Jeniffer Weiss-Wolf, penulis buku “Periods Gone Public” yang juga pendiri organisasi “Period Equity”, mengatakan perempuan biasanya menghabiskan antara $70-$100 dolar per tahun (sekitar IDR 988.588-IDR 1,42 juta dengan kurs dollar saat ini) untuk berbagai produk tersebut. Umumnya perempuan mengalami menstruasi antara usia 12 hingga 50 tahun.
Sementara aktivis lain, Nadya Okamoto, yang mendirikan organisasi “Period”, mengatakan kepada Associated Press bahwa pencabutan “pink tax” ini dapat menimbulkan dampak sangat besar pada perempuan berpendapatan rendah.
“Bagi sebagian orang, beberapa sen atau beberapa dolar membuat perbedaan sangat besar,” ujar Okamoto, yang organisasinya kerap membagikan produk-produk kebersihan secara gratis kepada perempuan yang tidak mampu.
Okamoto mengatakan ia tertarik memperjuangkan hal ini karena ketika ia remaja dan keluarganya masih belum memiliki rumah sendiri, ia pernah bertemu perempuan-perempuan tunawisma yang terpaksa membuat pembalut sendiri.
“Ketika kita tidak punya rumah, pajak terhadap produk seperti ini membuat kita terpaksa memilih untuk menggunakan uang bagi pembalut atau membuat sendiri,” tambahnya.
Wali Kota DC Cabut “Pink Tax” Oktober Lalu
District of Columbia adalah wilayah terbaru yang mengadopsi perubahan kebijakan tentang “pink tax.”
Wali Kota DC Muriel Bowser Oktober lalu mengumumkan bahwa kota itu tidak lagi akan memberlakuan pajak penjualan untuk tampon, pembalut, menstrual cup dan produk-produk terkait. Dalam sebuah cuitan di Twitter, Bowser menjelaskan alasan mengapa ia mencabut “pink tax” yaitu “karena kebersihan perempuan adalah suatu keharusan, bukan kemewahan.” Pajak penjualan di DC adalah enam persen.
Bagaimana pun juga masih ada 36 negara bagian yang masih memberlakukan pajak terhadap produk-produk feminin.
Beberapa Negara Juga Sudah Cabut “Pink Tax”
Kampanye untuk menyudahi pengenaan pajak bagi produk-produk feminin juga dilakukan di banyak negara. Di Australia misalnya, upaya selama bertahun-tahun untuk mencabut pajak ini mencapai puncaknya Oktober lalu ketika pemerintah federal dan negara bagian setuju mencabut pajak bernilai 10 persen bagi produk feminin. Spanyol juga mencabut pajak dengan nilai serupa Oktober lalu.Sementara India dan Malaysia telah mencabut pajak ini sejak awal tahun. (em)
