Huntington Beach yang indah dikenal sebagai “Kota Selancar di Amerika Serikat”. Namun, di ranah politik, kota ini menuai kontroversi pada tahun pemilu ini karena peraturan lokalnya yang mewajibkan calon pemilih menunjukkan kartu identitas berfoto milik mereka sebelum menggunakan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Walikota Huntington Beach, Gracey Van Der Mark, menyatakan peraturan tersebut mencerminkan kekhawatiran warga soal integritas pemilu.
“Anda saja tidak bisa berobat ke dokter tanpa kartu identitas, (apalagi untuk) hal terpenting di negara kita, yaitu sistem pemilu, karena setiap hal yang kita lakukan ditentukan oleh para politisi dan siapa yang kita pilih untuk menjabat. Hidup kita ditentukan oleh siapa yang kita pilih untuk menjabat, dan mereka akan membuat undang-undang. Jadi, kami ingin memastikan bahwa integritas pemilu kita terlindungi,” ujar Van Der Mark.
Pemberian suara oleh orang yang bukan warga negara AS merupakan isu politik dalam kampanye presiden kali ini. Minggu lalu di Arizona, Donald Trump menuduh Joe Biden membiarkan para imigran melintasi perbatasan Meksiko agar dapat memilih Biden secara ilegal pada pemilu bulan November mendatang.
“Coba jelaskan kepada kita, mengapa mereka menginginkan ini terjadi. Saya kira, mungkin itu untuk memperoleh suara,” kata Trump.
Tidak ada bukti bahwa non-warga negara memberikan suara dalam jumlah signifikan pada pemilu AS.
Sebagian besar pemilih AS akan mengonfirmasi identitas diri mereka begitu tiba di TPS, tetapi mereka tidak diharuskan untuk menunjukkan kartu identitas.
Anggota dewan Huntington Beach, Dan Kalmick, menentang aturan terkait kartu identitas pemilih. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran ke arah konservatif di kotanya.
“Kartu identitas pemilih digunakan untuk memberikan suara secara langsung, tetapi hanya 15% penduduk kota yang memberikan suara secara langsung pada pemilu lalu. Masalah apa yang ingin kita selesaikan? Apakah kita mencoba menyelesaikan masalah untuk seribu orang yang akan memberikan suara secara langsung? Sekali lagi, hal tersebut membuktikan bahwa ini hanya bersifat politis. Sebenarnya tidak ada masalah yang harus kita selesaikan di sini,” terang Kalmick.
California memiliki undang-undang pemungutan suara sendiri, dan negara bagian itu menggugat Huntington Beach atas kebijakan yang menurut Jaksa Agung California Rob Bonta berdampak buruk pada “pemilih berpenghasilan rendah, pemilih kulit berwarna, pemilih muda atau lanjut usia, dan para penyandang disabilitas.”
Charlie Zablah adalah imigran pemilik sebuah restoran khas Mediteranian. Ia menilai, aturan untuk menunjukkan kartu identitas pemilih bukanlah diskriminasi.
“Hanya karena Anda tidak mampu, bukan berarti Anda tidak memiliki SIM, atau tidak bisa mendapatkan SIM,” kata pemilik restoran “Charlie’s Gyros” itu.
Oak View ComUNIDAD adalah kelompok nirlaba yang memiliki misi “mengurangi kesenjangan sosial, budaya, kesehatan dan ekonomi” di Huntington Beach.
Salah seorang pendirinya, Oscar Rodrigue, menyampaikan bahwa undang-undang itu akan menekan jumlah pemilih di daerah berpenghasilan rendah.
“Anda semakin membuat bingung masyarakat, sementara tingkat partisipasi pemilih masih rendah, mungkin karena mengasuh anak, bekerja di beberapa tempat—karena mereka tidak mempercayai sistem, lalu Anda menambahkan aturan soal identitas pemilih, itu akan membuat mereka bingung, dan mungkin akan membuat orang-orang enggan datang ke TPS dan memberikan suara,” jelasnya.
Para pemimpin kota Huntington Beach mengatakan bahwa mereka siap menggugat pemerintah negara bagian California terkait aturan kartu identitas pemilih untuk pemilihan lokal. Proses hukum atas gugatan tersebut akan memakan waktu yang akan melampaui pemilu pada bulan November ini, sementara undang-undang pemungutan suara California akan tetap berlaku di kota itu. [br/ka]
Forum