Presiden Joko Widodo mengatakan program vaksinasi massal COVID-19 akan dilakukan segera pada Desember 2020 atau Januari 2021. Ia mengatakan hal itu ketika mengunjungi Puskesmas Tanah Sereal, Kota Bogor, Rabu (18/11) yang sedang melakukan simulasi program vaksinasi.
Tanpa menyebut merk vaksin, mantan Wali Kota Solo ini mengatakan bahwa vaksin tersebut akan masuk ke Indonesia pada akhir November baik dalam bentuk vaksin jadi maupun bahan baku yang akan diolah PT Bio Farma (persero).
Ia memastikan bahwa vaksin yang akan digunakan oleh pemerintah dalam program vaksinasi nanti, merupakan vaksin yang masuk ke dalam daftar vaksin yang sudah direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
“Kita memperkirakan kita akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun atau di awal tahun. Akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021 karena memang proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin kemudian langsung disuntikkan. Kita juga harus menyiapkan distribusi ke seluruh tanah air. ini yang tidak mudah, mendistribusikan vaksin itu tidak mudah. ini bukan barang seperti barang-barang yang lain, memerlukan apa cold chain, kedinginan dengan derajat tertentu,” ungkap Jokowi.
Menurutnya, sebelum benar-benar disuntikkan, vaksin yang masuk ke Indonesia tersebut harus melewati beberapa tahapan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum akhirnya diizinkan digunakan untuk keperluan darurat dan massal.
Jokowi menekankan bahwa pemerintah senantiasa mengikuti kaidah keilmuan untuk memastikan keselamatan dan keamanan untuk seluruh masyarakat dalam program vaksinasi massal COVID-19 tersebut.
Tambahnya, ada beberapa kelompok masyarakat yang akan diprioritaskan untuk menerima vaksin corona ini, seperti tenaga medis, dan aparat keamanan seperti TNI dan Polri. Tahap selanjutnya, katanya, adalah aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan berbagai pelayanan publik, seperti guru. Warga Indonesia secara umum akan masuk dalam tahap akhir.
“Kalau ada yang bertanya Presiden nanti di depan atau di belakang? Kalau oleh tim diminta saya yang paling depan, saya siap,” kata Jokowi.
Pemerintah, ujarnya, akan terus mensosialisasikan program vaksinasi COVID-19 ini, agar tidak terjadi penolakan. “Ya terus kita lakukan. Sosialisasi, pemberitahuan, agar nanti yang ikut vaksin itu sebanyak-banyaknya baik nanti yang ikut vaksinasi lewat program, vaksinasi program maupun vaksinasi mandiri,” jelasnya.
Bisakah Vaksinasi Massal COVID-19 Segera Dilakukan?
Ahli epidemiologi Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman meragukan bahwa program vaksinasi massal COVID-19 bisa dilakukan sesegera mungkin. Sejauh ini, ujar Dicky, ada dua vaksin yakni Pfizer dan Moderna yang sudah melaporkan perkembangan baik terkait uji klinisnya dengan efektivitasnya sekitar 90 persen.
Menurutnya, kalaupun pemerintah membeli kedua vaksin tersebut, program vaksinasi tidak akan bisa dilakukan dalam waktu dekat, karena membutuhkan waktu dan proses yang tidak mudah.
“Artinya kalau mau bicara vaksin yang realistis untuk pemberian vaksinasi berarti kan merujuk kedua (Pfizer dan Moderna) itu, ini kan bicara data saat ini. dan bicara pada dua itu, itu pun mereka belum siap, belum produksi vaksin, artinya mereka akan produksinya katakanlah kuartal-I tahun 2021, Januari, Februari diproduksi dengan asumsi katakanlah Maret baru bisa dikirim, berarti kuartal-I 2021, itupun kalau dapat negosiasinya, karena sudah banyak negara, Eropa terutama sudah deal dengan itu,” ungkap Dicky kepada VOA.
Vaksinasi Bukan Solusi Atasi Pandemi
Dicky menekankan, bahwa program vaksinasi bukanlah solusi ajaib untuk mengatasi masalah pandemi. Menurutnya ada tiga faktor pendukung yang menentukan keberhasilan program vaksinasi tersebut. Pertama, vaksin yang digunakan harus aman dan mempunyai efektivitas minimal 60 persen. Kedua, angka reproduksi virus rendah yang bisa diperoleh dengan melandaikan kurva, dengan melakukan strategi tiga T (testing, tracing, treatment) dan tiga M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dengan optimal.
“Secara global angka reproduksi dari COVID-19 kan antara 2,5 sampai 3,5 berat sekali dan kecil kemungkinan program vaksinasi berhasil seperti halnya contoh saja Ebola. Wabah ebola itu di 2018 tidak berhasil ketika ketemu vaksin yang 90 persen efektif, tapi gak berhasil karena angka reproduksinya mendekati empat,” katanya.
Ketiga adalah vaccine coverage atau seberapa banyak penduduk atau orang yang mau divaksin. Menurutnya, semakin banyak orang yang mau divaksin, semakin besar juga peluang terjadinya keberhasilan herd immnunity.
“Faktanya saat ini dari riset beberapa lembaga survei di Indonesia, di Jawa khususnya di Jakarta dan Jawa Barat, kurang dari 50 persen yang mau di vaksinasi. Itu berarti kemungkinan berhasilnya untuk herd immunity kecil. Sudah angka reproduksinya besar, vaccine coverage-nya juga kecil, efektivitasnya (vaksin) kita belum tahu,” jelasnya.
Dicky menyarankan agar pemerintah untuk tidak bergantung terlalu besar kepada strategi program vaksinasi tersebut, dan senantiasa terus memaksimalkan strategi tiga T dan tiga M kepada masyarakat. Ia yakin, strategi tersebut akan ampuh untuk mengendalikan laju perebakan wabah di tengah masyarakat.
Ia mengingatkan jangan sampai ketika ada efek samping dari vaksin yang tidak diinginkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi ini.
“Dan juga ketika terjadi satu efek samping yang tidak kita inginkan, itu dampaknya bukan hanya pada orang (yang divaksin). Efeknya pada program vaksinasi secara nasional dan global. Itu bukan suatu hal yang bisa kita anggap remeh, karena (kalau) gerakan anti vaksin ini semakin kuat dan itu berbahaya karena akhirnya akan menimbulkan reemerging disease. Jadi penyakit yang dulunya sudah dibasmi, karena orang akhirnya takut divaksin, kaya polio, nanti muncul lagi,” terangnya. [gi/ab]
