Para pejabat pemerintah, legislator dan aktivis Myanmar mengatakan, negara itu harus meningkatkan usaha memerangi perdagangan manusia menyusul keputusan Amerika Serikat untuk menempatkan negara itu dalam daftar kelompok negara yang memiliki catatan paling buruk terkait perdagangan manusia dan kerja paksa.
Meski demikian, tidak jelas bagaimana pemerintah demokratis baru bisa mengatasi masalah itu karena militer Myanmar yang berpengaruh terus mengontrol pihak berwenang di bidang hukum sementara para komandannya dituduh bertanggungjawab atas sejumlah pelanggaran terkait perdagangan manusia, seperti perekrutan anak sebagai tentara,
Beberapa pihak juga mempertanyakan apakah penurunan peringkat Myanmar ke kelompok negara yang memiliki catatan perdagangan manusia paling buruk, atau kelompok 3 dalam Daftar Pantau, sebagaimana laporan yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS sebelumnya bulan ini, bisa sepenuhnya dibenarkan.
Zaw Htay, juru bicara pemerintah Liga Demokrasi Nasional (LND) mengatakan kepada VOA, “Amerika Serikat perlu memahami bahwa situasi tidak memburuk dan kami masih mempersoalkan status kami dalam kelompok 2 Daftar Pantau.”
“Proyek-proyek anti-perdagangan manusia kami akan dipercepat pada tahun-tahun mendatang. Kami sedang mempelajari rekomendasi-rekomendasi laporan itu. Kami yakin, Myanmar akan dicabut dari daftar kelompok tiga,” katanya.
Htay sendiri mengesampingkan pertanyaan-pertanyaan apakah pemerintah akan mendorong militer untuk memerangi perdagangan manusia secara lebih aktif.
AS menempatkan Myanmar dalam kelompok 3 Daftar Pantau. Ini artinya, negara itu dianggap tidak memenuhi standar minimum dalam memerangi perdagangan manusia dan tidak melakukan usaha yang signifikan untuk melakukannya. Penempatan dalam kelompok tiga juga berarti pembatasan bantuan AS bagi negara itu.
Penurunan peringkat itu didasarkan pada performa pemerintah sipil dukungan militer sebelumnya, namun dikeluarkan pada bulan-bulan pertama pemerintahan LND sehingga memberikan tekanan pada pemerintah baru dan militer. [ab/uh]
