Pemerintah Myanmar akan membentuk Komite Nasional untuk menyelidiki keadaan dan tuduhan pelanggaran hak azasi di tengah-tengah tekanan internasional akibat kekerasan yang meningkat dan krisis kemanusiaan di bagian utara negara bagian Rakhine.
Penasihat negara dan tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, telah menghadapi kecaman yang meningkat atas kegagalan menanggulangi kekerasan itu, sementara tindakan militer terhadap minoritas Muslim Rohingya telah mengakibatkan pengungsian puluhan ribu orang.
Zaw Htay, seorang anggota Komite Informasi Kantor Penasihat Negara, mengatakan kepada media Myanmar pembentukan komite penyelidikan baru itu sedang berlangsung.
Komite tersebut dibentuk setelah terbentuknya Komisi Penasehat Rakhine bulan Augustus, di bawah mantan Sekjen PBB Kofi Annan, yang baru-baru ini mengutarakan keprihatinan mendalam atas kekerasan yang terjadi. [gp]
