Pemerintah Myanmar dan delapan kelompok etnis bersenjata telah menandatangani perjanjian gencatan senjata yang disambut para pejabat sebagai suatu pencapaian penting, meskipun beberapa laskar pemberontak lain menolak menandatangani perjanjian tersebut.
Presiden Myanmar yang reformis, Thein Sein, menghadiri acara penandatanganan yang ditayangkan televisi hari Kamis di ibukota, Naypyidaw, dengan para pemimpin pemberontak dan diplomat dari beberapa negara menyaksikannya.
Thein Sein mengatakan, Perjanjian Gencatan Senjata Nasional merupakan pemberian bersejarah dari pemerintah untuk generasi mendatang. Meskipun perjanjian itu belum mencakup secara nasional, pemerintah akan berupaya lebih keras untuk mencapai kesepakatan dengan kelompok-kelompok lain.
Presiden sebelumnya berharap akan mencapai perjanjian perdamaian nasional yang mencakup seluruh kelompok pemberontak Myanmar. Harapan itu pupus akhir bulan lalu sewaktu 10 kelompok menyatakan tidak akan menandatangani perjanjian tersebut.
Di antara kelompok-kelompok yang tidak turut dalam perjanjian hari Kamis itu adalah United Wa State Army, salah satu kelompok pemberontak paling kuat di Myanmar, dan Kachin Independence Organization, yang menguasai wilayah yang luas di bagian timurlaut. [uh]