Enam belas negara bagian Amerika Serikat (AS) menuntut penghentian program federal yang berpotensi membuka jalur bagi hampir setengah juta imigran yang tidak memiliki status hukum tetapi menikah dengan warga negara AS, untuk mendapat kewarganegaraan.
Negara-negara bagian tersebut memiliki pemimpin dari Partai Republik.
Koalisi tersebut mengajukan gugatan pada Jumat (23/8) untuk menghentikan program yang diluncurkan oleh Presiden Joe Biden pada Juni. Dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan, mereka mengatakan bahwa pemerintah mengabaikan Kongres untuk menciptakan jalur menuju kewarganegaraan untuk “tujuan politik yang mencolok.”
“Tindakan ini memberi insentif kepada imigrasi ilegal dan akan merugikan negara bagian para Penggugat,” demikian bunyi gugatan yang diajukan ke pengadilan federal di Tyler, Texas.
Berdasarkan kebijakan tersebut, yang mulai menerima permohonan pada Senin (26/8), banyak pasangan tanpa status hukum dapat mengajukan permohonan yang disebut “pembebasan bersyarat” yang menawarkan izin untuk tinggal di AS, mengajukan green card, dan pada akhirnya mendapatkan jalur menuju kewarganegaraan.
Namun program tersebut memicu kontroversi pada tahun pemilihan umum di mana imigrasi merupakan salah satu isu terbesar. Banyak anggota Partai Republik yang menyerang kebijakan tersebut dan berpendapat bahwa kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk amnesti bagi orang-orang yang melanggar hukum.
Bencana Imigrasi
Jaksa Agung Texas Ken Paxton mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Jumat bahwa rencana tersebut "melanggar Konstitusi dan secara aktif memperburuk bencana imigrasi ilegal yang merugikan Texas dan negara kita."
Gugatan yang dilayangkan kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri, Menteri Alejandro Mayorkas dan pejabat pemerintahan Biden lainnya. Gugatan itu menuduh departemen tersebut berusaha memberikan pembebasan bersyarat kepada pasangan "secara masal", yang menurut negara bagian merupakan penyalahgunaan kekuasaan. Negara-negara bagian juga mengajukan mosi yang meminta agar program tersebut ditunda sementara tuntutan hukum berlanjut.
Dalam pernyataan yang diunggah di platform X, Jaksa Agung Florida Ashley Moody mengatakan negara bagiannya menentang kebijakan pembebasan bersyarat karena dia yakin pemerintahan Biden "secara ilegal menggunakan 'pembebasan bersyarat' dengan cara yang sistematis untuk memajukan agenda perbatasan terbuka mereka."
America First Legal, organisasi nirlaba konservatif, yang dipimpin oleh Stephen Miller, mantan penasihat mantan Presiden Donald Trump, bertindak sebagai penasihat bersama dalam gugatan tersebut.
Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri Mayra Alejandra mengatakan lembaganya akan membela program Menjaga Keluarga Bersama di pengadilan dan terus memproses permohonan yang diajukan serta menerima permohonan baru.
Juru bicara Gedung Putih Angelo Fernández Hernández mengatakan Partai Republik "bermain politik" dan menyebut gugatan tersebut sebagai bentuk lain dari pemisahan keluarga.
Organisasi imigrasi dan peradilan pidana bipartisan FWD.us mengatakan program tersebut mematuhi hukum dan mencatat waktu gugatan – karena Wakil Presiden Kamala Harris menerima nominasi presiden dari Partai Demokrat.
“Satu-satunya motivasi di balik gugatan ini adalah kekejaman dalam memecah belah keluarga dan politik kasar yang mengharapkan hakim dapat melakukan apa yang diinginkan gerakan antiimigran,” kata organisasi tersebut dalam sebuah pernyataan.
Gugatan tersebut menyatakan bahwa negara bagian akan menanggung beban tambahan imigran yang tinggal di negara tersebut.
Menurut gugatan tersebut, Texas menghabiskan puluhan juta dolar setiap tahunnya untuk program yang menyediakan asuransi kesehatan bagi anak-anak, termasuk mereka yang berada di negara tersebut secara ilegal.
Gugatan itu juga menyebutkan bahwa negara bagian tersebut menghabiskan jutaan dolar setiap tahunnya “untuk meningkatkan penegakan hukum karena warga negaranya mengalami peningkatan kejahatan, pengangguran, kerusakan lingkungan dan kekacauan sosial akibat imigrasi ilegal.” [ft/ah]
