Tautan-tautan Akses

Negara-negara Bagian Gugat Kebijakan Pemerintahan AS Terkait Anak Migran


Anak-anak migran tidur di sebuah penampungan di Nuevo Laredo, Meksiko, 17 Juli 2019.
Anak-anak migran tidur di sebuah penampungan di Nuevo Laredo, Meksiko, 17 Juli 2019.

Jaksa Agung dari 19 negara bagian AS dan District of Colombia telah mengajukan gugatan terhadap upaya pemerintahan Trump untuk mengubah aturan lama yang mengatur berapa lama anak-anak migran bisa ditahan.

"Aturan Trump yang baru ini dengan tanpa perasaan membahayakan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak," kata Jaksa Agung California Xavier Becerra ketika mengumumkan gugatan itu.

"Tidak ada anak yang pantas dibiarkan dalam kondisi yang tidak sepatutnya dan berbahaya untuk usia mereka. Kita membawa pemerintahan Trump ke pengadilan untuk melindungi anak-anak dari bahaya yang tidak bisa diperbaiki karena penahanan yang melanggar hukum dan tidak perlu."

Negara-negara bagian itu berusaha mempertahankan perjanjian 1997 yang dikenal sebagai penyelesaian Flores, yang membatasi jumlah waktu yang diizinkan bagi pemerintah untuk menahan anak imigran menjadi 20 hari atau kurang. Penyelesaian itu juga menetapkan pedoman minimum untuk kondisi yang aman dan sanitasi di fasilitas penahanan, yang mengharuskan pemerintah menyediakan kebutuhan dasar bagi anak-anak seperti makanan, air dan perawatan medis.

Pemerintah ingin menghapus pengawasan pengadilan dan membuat peraturan baru yang memungkinkannya menahan keluarga migran hampir tanpa batas waktu.

Presiden AS Donald Trump telah lama mengeluh bahwa batas 20 hari untuk menahan keluarga menyebabkan apa yang disebut "tangkap dan lepas" terhadap keluarga yang masuk secara ilegal ke AS.

Para pendukung imigrasi garis keras dalam pemerintahan Trump mengatakan batas waktu itu mendorong migran ilegal untuk membawa anak-anak dalam upaya mereka masuk ke AS. Mereka berpendapat peraturan baru akan mematahkan keyakinan bahwa membawa anak-anak ke AS adalah "jaminan" untuk dibebaskan dari penahanan dalam waktu yang singkat.

"Hari ini, pemerintah telah mengeluarkan aturan penting yang akan mengizinkan Departemen Keamanan Dalam Negeri menahan keluarga dengan tepat dan meningkatkan integritas sistem imigrasi," kata penjabat Menteri Keamanan Dalam Negeri Kevin McAleenan pekan lalu.

Ia memperkirakan keluarga tidak akan ditahan terlalu lama berdasarkan peraturan baru. "Tujuannya adalah untuk proses yang adil dan cepat," katanya.

Negara-negara bagian lain yang bergabung dalam gugatan tersebut adalah Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, dan Washington. [my/pp]

XS
SM
MD
LG