Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya akan tetap meminta pertanggungjawaban Hamas terhadap serangan-serangan yang dilancarkan dari Jalur Gaza. Pemerintahan Netanyahu juga mengumumkan rencana untuk membangun permukiman baru Yahudi di kota Hebron. Pihak berwenang Palestina mengutuk tindakan itu.
Berbicara dalam sidang kabinet hari Minggu (1/12), Netanyahu mengatakan meskipun Israel baru-baru ini telah mengambil tindakan terhadap Hamas, hal itu tidak membebaskan tanggungjawab Hamas terhadap serangan-serangan yang diluncurkan dari Gaza.
“Saya tidak ingin orang salah mengira apa yang terjadi. Kami bertindak terhadap Jihad Islam karena memang hak kami untuk mengambil tindakan terhadap seluruh elemen teroris. Namun kami menilai Hamas tetap bertanggungjawab terhadap ofensif apapun terhadap kami yang berasal dari Jalur Gaza. Ini adalah dan tetap menjadi kebijakan kami. Karena itu, akhir pekan lalu Pasukan Pertahanan Israel IDF telah menanggapi aksi-aksi teroris yang berasal dari Gaza. Inilah yang terjadi dan kami akan terus meminta pertanggungjawaban Hamas,” kata Netanyahu.
Hari Jumat lalu (29/11) pasukan Israel menembak mati seorang remaja Palestina di dekat perbatasan Gaza-Israel. Membalas hal itu, militan Palestina meluncurkan roket ke bagian selatan Israel pada sore harinya.
Dalam perkembangan lainnya, Menteri Pertahanan Israel yang baru, Nafatali Bennet, mengumumkan persetujuannya bagi pembangunan permukiman baru Yahudi di Hebron, di mana sekitar seribu warga Yahudi tinggal, dikelilingi oleh sekitar 200.000 warga Palestina. Ia mengatakan permukiman – yang akan dibangun di dekat pasar kota tua itu – akan melipat-duakan jumlah pemukim Yahudi di Hebron.
Ditambahkannya, pembangunan itu juga akan “menyambung permukiman Yahudi yang sudah ada dan lokasi suci Tomb of the Patriarchs", yang oleh umat Muslim dikenal sebagai Masjid Ibrahim.
Menurut pengumuman itu, bangunan-bangunan pasar tua itu akan dihancurkan dan diganti dengan toko-toko baru. Warga Palestina yang memiliki toko-toko di lantai dasar akan menempati toko-toko baru itu.
Kelompok garis keras Yahudi menyambut baik langkah itu. Komite Yahudi di Hebron menyebut tindakan itu sebagai keadilan historis, yang mengatakan pasar itu merupakan milik Yahudi sejak awal abad ke-19.
Tetapi Palestina mengecam keras keputusan Israel itu. Kepala tim perunding Palestina Saeb Erekat menyalahkan Amerika atas tindakan itu dengan mengatakan, “hasil nyata pertama akibat keputusan Amerika melegitimasi kolonisasi oleh Israel.”
Erekat merujuk pada pernyataan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pekan lalu bahwa menurut hukum internasional, permukiman Yahudi di Tepi Barat tidak ilegal. Ini merupakan perubahan besar dalam kebijakan Amerika, tetapi telah ditentang oleh sebagian besar komunitas internasional.
“Sejauh yang kami ketahui, pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo, tidak ada artinya. Pernyataan itu merupakan tindakan pemerintahan Trump yang bertentangan dengan hukum internasional. Begitu orang melanggar hukum internasional, orang membuka pintu terjadinya kekacauan, terorisme, ekstremisme, aksi kekerasan dan korupsi,” kata Erekat.
Hebron telah sejak lama menjadi fokus perhatian Israel dan Palestina.
Seorang pemukim Yahudi kelahiran Amerika pada tahun 1994 melepaskan tembakan di dalam masjid, menewaskan 29 warga Palestina, sementara pada tahun 1929, beberapa warga Palestina menewaskan lebih dari 60 warga Yahudi di Hebron. (em/ii)
