Dua bulan setelah disetujuinya UU kewarganegaraan yang kontroversial oleh pemerintahan Partai Bharatiya Janata pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, memicu gelombang protes mahasiswa dan kaum perempuan, ibu kota India akan melangsungkan pemungutan suara untuk memilih pemerintahan lokal yang baru Sabtu nanti (8/2).
Pemungutan suara itu akan mengisyaratkan apakah Partai Bharatiya Janata tetap mempertahankan popularitasnya di kalangan pemilih muda yang selama ini menjadi pendukung yang antusias.
Sebagian orang bernyanyi, lainnya melukis poster di luar kampus universitas di New Delhi ketika mereka mengecam UU baru kewarganegaraan, yang secara cepat melacak kewarganegaraan imigran non-Muslim, sebagai diskriminasi terhadap kelompok minoritas terbesar di negara itu.
Protes itu mencerminkan perubahan suasana hati di antara banyak mahasiswa delapan bulan setelah mereka membantu Perdana Menteri Narendra Modi memenangkan pemilihan nasional. Sementara Partai Bharatiya Janata berkampanye untuk memenangkan pemerintahan lokal di New Delhi, sebagian warga khawatir fokus utama partai itu telah bergeser dari pembangunan ke agenda kelompok nasionalis Hindu.
Mahasiswa pasca sarjana di Universitas Delhi, Nishant Kumar, mengatakan, “Bahkan di New Delhi Anda berupaya meraih suara para pemilih Hindu dengan membuat pernyataan-pernyataan seperti: Ini India. Bukan Pakistan. Ini bukan pemilu Delhi, ini India melawan Pakistan. Kami tidak peduli jika tidak mendapat suara pemilih Muslim. Ini semua membuat saya marah.”
Setelah memenangkan masa jabatan kedua, Modi menghapus status khusus Kashmir yang mayoritas dihuni warga Musllim. Mahkamah Agung memberi ijin untuk membangun kuil Hindu di lokasi sebuah masjid. Partai Bharatiya Janata – BJP - menolak mencabut UU kewarganegaraan itu.
Direktur Pusat Kajian Ilmu Pembangunan Sanjay Kumar mengatakan, “Untuk kebijakan-kebijakan ini, dukungan bagi BJP sangat besar dan jika BJP mulai menunjukkan isyarat bahwa mereka bersedia berunding, mereka bersedia mundur dua langkah.”
Tetapi banyak mahasiswa yang merasa diasingkan karena pemerintah tidak memedulikan mereka.
“Sikap ini, gaya diktator, yang ditunjukkan lewat undang-undang ini, dan bahwa kita tidak bersedia mengalah pada mereka, menimbulkan kemarahan anak-anak muda,” kata Sanjay.
Partai Aam Aadmi yang memerintah di New Delhi telah mengampanyekan keberhasilan mereka dalam meningkatkan pendidikan dan layanan kesehatan. BJP sedang merayu para pemilih dengan isu-isu nasionalisme. Hal ini menimbulkan kekhawatiran sejumlah anak muda, termasuk para pendukungnya. [em/ka]
