Kecaman memuncak hari Minggu (8/2) terhadap keputusan Nigeria untuk menunda pemilu presiden tanggal 14 Februari mendatang karena alasan keamanan dan pemberontakan Boko Haram.
Kelompok oposisi All Progressives Congress APC yang dipimpin oleh mantan diktator militer Muhammadu Buhari menggambarkan penundaan itu sebagai “kemunduran besar bagi demokrasi Nigeria”, tetapi meminta seluruh warga Nigeria untuk tetap tenang.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Attahiru Jega hari Sabtu (7/2) mengumumkan penundaan pemilu presiden dan parlemen yang sedianya dilangsungkan tanggal 14 Februari, menjadi tanggal 28 Maret.
Dalam konferensi pers Sabtu malam, Jega mengatakan para penasehat keamanan nasional dan pejabat-pejabat inteljen mengatakan pasukan keamanan membutuhkan waktu enam minggu untuk melakukan “operasi besar-besaran” terhadap Boko Haram.
Militan Boko Haram menguasai sebagian besar Nigeria Utara. Beberapa pakar mengatakan melangsungkan pemilu yang damai di daerah-daerah itu tampaknya mustahil.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dalam sebuah pernyataan tertulis di Washington mengatakan “sangat kecewa” dengan keputusan Nigeria untuk menunda pemilu tersebut. “Intervensi politik Komisi Pemilihan Umum tidak bisa diterima” – ujar Kerry. “Penting bagi pemerintah untuk tidak menggunakan soal keamanan sebagai alasan menghambat proses demokrasi”.
