Hubungan Fiji dengan negara-negara tetangganya di Pasifik Selatan sangat tegang sejak militer di negara itu menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis hampir enam tahun lalu.
Pemerintah Fiji yang dikuasai militer mengusir duta besar Australia tahun 2009, tindakan yang kemudian dibalas oleh Australia dan Selandia Baru. Namun, normalisasi hubungan sekarang sedang dibangun kembali dan larangan bepergian atas anggota-anggota pemerintahan Fiji dilonggarkan.
Mencairnya hubungan itu mengikuti janji Fiji untuk mengadakan pemilu tahun 2014 dan menjanjikan konstitusi baru, yang membuat yakin Australia dan Selandia Baru bahwa langkah-langkah nyata menuju pemulihan demokrasi sedang dilakukan setelah tahun-tahun yang sulit.
Tetapi para pengecam menuduh bahwa pemerintah Fiji terus memberangus pers, melarang kebebasan bicara dan berkumpul, serta memenjarakan para pembangkang.
Profesor Brij Lal, Direktur Pusat Kajian Pasifik Kontemporer pada Universitas Nasional Australia, yakin Australia seharusnya meminta militer Fiji melonggarkan cengkeramannya atas masyarakat sebelum memulihkan hubungan diplomatik.
Ia mengatakan, “Akanlah sangat bijak apabila Australia mengamati sebagian hasil prakarsa itu sebelum bertindak. Kalau Australia sudah merangkul rejim Fiji, sulit untuk melepaskan diri dan bersikap lebih obyektif.”
Perdana Menteri Fiji terakhir yang terpilih secara demokratis, Laisenia Qarase, minggu ini terbukti bersalah melakukan korupsi, mengakibatkan adanya tuduhan militer terus melecehkan lawan-lawan politiknya.
Namun mantan menteri luar negeri Australia Alexander Downer mengatakan kenyataan politik kerap berarti hubungan yang tidak baik harus tetap dilakukan.
“Ada kalanya kita harus bicara dengan orang yang tidak kita setujui, yang tindakannya tidak kita sukai, tetapi kita harus memberi diri kita kesempatan untuk menjelaskan apa yang kita rasakan kepada mereka,” ujarnya.
Secara tradisional, Fiji merupakan pusat politik dan ekonomi, namun kudeta militer Desember 2006 mengacaukan posisi internasional negara itu.
Fiji, yang berpenduduk 900.000 orang, dikeluarkan dari kelompok Persemakmuran bekas koloni Inggeris dan dari Forum Negara-negara Pasifik, blok politik utama kawasan itu.
Kepala pemerintahan sementara Fiji, Komodor Frank Bainimarama, mengatakan ia merebut kekuasaan untuk menggulingkan pemerintahan yang korup dan rasis, yang mengikis hak-hak kelompok minoritas India di negara itu. Pihak yang mengecam Bainamarama, menyebutnya sebagai diktator yang haus kekuasaan yang tidak punya maksud untuk menyerahkan kekuasaan.
Pemerintah Fiji yang dikuasai militer mengusir duta besar Australia tahun 2009, tindakan yang kemudian dibalas oleh Australia dan Selandia Baru. Namun, normalisasi hubungan sekarang sedang dibangun kembali dan larangan bepergian atas anggota-anggota pemerintahan Fiji dilonggarkan.
Mencairnya hubungan itu mengikuti janji Fiji untuk mengadakan pemilu tahun 2014 dan menjanjikan konstitusi baru, yang membuat yakin Australia dan Selandia Baru bahwa langkah-langkah nyata menuju pemulihan demokrasi sedang dilakukan setelah tahun-tahun yang sulit.
Tetapi para pengecam menuduh bahwa pemerintah Fiji terus memberangus pers, melarang kebebasan bicara dan berkumpul, serta memenjarakan para pembangkang.
Profesor Brij Lal, Direktur Pusat Kajian Pasifik Kontemporer pada Universitas Nasional Australia, yakin Australia seharusnya meminta militer Fiji melonggarkan cengkeramannya atas masyarakat sebelum memulihkan hubungan diplomatik.
Ia mengatakan, “Akanlah sangat bijak apabila Australia mengamati sebagian hasil prakarsa itu sebelum bertindak. Kalau Australia sudah merangkul rejim Fiji, sulit untuk melepaskan diri dan bersikap lebih obyektif.”
Perdana Menteri Fiji terakhir yang terpilih secara demokratis, Laisenia Qarase, minggu ini terbukti bersalah melakukan korupsi, mengakibatkan adanya tuduhan militer terus melecehkan lawan-lawan politiknya.
Namun mantan menteri luar negeri Australia Alexander Downer mengatakan kenyataan politik kerap berarti hubungan yang tidak baik harus tetap dilakukan.
“Ada kalanya kita harus bicara dengan orang yang tidak kita setujui, yang tindakannya tidak kita sukai, tetapi kita harus memberi diri kita kesempatan untuk menjelaskan apa yang kita rasakan kepada mereka,” ujarnya.
Secara tradisional, Fiji merupakan pusat politik dan ekonomi, namun kudeta militer Desember 2006 mengacaukan posisi internasional negara itu.
Fiji, yang berpenduduk 900.000 orang, dikeluarkan dari kelompok Persemakmuran bekas koloni Inggeris dan dari Forum Negara-negara Pasifik, blok politik utama kawasan itu.
Kepala pemerintahan sementara Fiji, Komodor Frank Bainimarama, mengatakan ia merebut kekuasaan untuk menggulingkan pemerintahan yang korup dan rasis, yang mengikis hak-hak kelompok minoritas India di negara itu. Pihak yang mengecam Bainamarama, menyebutnya sebagai diktator yang haus kekuasaan yang tidak punya maksud untuk menyerahkan kekuasaan.
