Ketua Partai Demokrat yang beroposisi di Thailand, Abhisit Vejjajiva tidak bersedia menyatakan kesetujuan partainya pada pemilihan umum mendatang, sebaliknya malah menuntut Perdana Menteri Yingluck Shinawatra melepaskan jabatan.
Ia mengatakan hari Sabtu (3/5), Yingluck dan kabinet sementaranya harus mundur untuk membuka jalan kepada pemerintah sementara yang akan mengawasi perdebatan tentang reformasi politik. Kemudian baru diadakan referendum mengenai reformasi yang disetujui dan disusul dengan pemilihan umum enam bulan kemudian.
Partai oposisi ini memboikot dan mengganggu pemilihan umum Februari lalu. Pekan ini Thailand menetapkan 30 Juli sebagai tanggal pemilihan umum baru meskipun jadwal ini masih harus disetujui dengan suatu keputusan kerajaan.
Ia mengatakan hari Sabtu (3/5), Yingluck dan kabinet sementaranya harus mundur untuk membuka jalan kepada pemerintah sementara yang akan mengawasi perdebatan tentang reformasi politik. Kemudian baru diadakan referendum mengenai reformasi yang disetujui dan disusul dengan pemilihan umum enam bulan kemudian.
Partai oposisi ini memboikot dan mengganggu pemilihan umum Februari lalu. Pekan ini Thailand menetapkan 30 Juli sebagai tanggal pemilihan umum baru meskipun jadwal ini masih harus disetujui dengan suatu keputusan kerajaan.
