Misi pengamat pemilu di Turki, Senin (25/6/2018), menemukan bahwa meskipun pemilih benar-benar melakukan pemilihan presiden, dimana Recep Tayyip Erdogan menang telak, kondisi kampanye yang terjadi tidak seimbang.
Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) dalam pernyataan pendahuluannya pad Senin mengatakan petahana menikmati “keuntungan yang tidak semestinya, termasuk dalam liputan yang berlebihan oleh media pemerintah dan swasta yang berafiliasi dengan pemerintah.”
Dalam pernyataan bersama, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini dan Komisaris Perluasan Johannes Hahn menyebut hasil pemilu itu, tetapi menolak memberikan ucapan selamat kepada presiden Turki dengan tidak menyebut namanya.
“Pemilu ini memicu berlakunya sistem presidensial yang baru, yang memiliki implikasi jangka panjang bagi demokrasi Turki, sebagaimana disampaikan Komisi Venesia, mengenai cegah dan perbaiki,” demikian pernyataan tersebut.
“Secara umum Turki mendapat manfaat dari segera diatasinya kekurangan-kekurangan utama terkait aturan hukum dan hak-hak fundamental,” tambah pernyataan itu.
Sementara Departemen Luar Negeri Amerika tidak menyampaikan pandangan kritis dalam pernyataan yang dirilis hari Senin, dimana Amerika mendorong “seluruh wakil-wakil rakyat di Turki, termasuk Presiden Erdogan, untuk mewakili pandangan beragam dari semua warga Turki dan memperkuat demokrasi di negara itu.” [em/al]
